Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam ajang pemilihan umum (pemilu) hingga pemilihan presiden (pilpres) dikenal sebuah tahapan yang bernama kampanye.

Pengertian kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kampanye harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dialogis.

Selain itu, kampanye yang berkaitan dengan pemilu hingga pilpres merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Selain itu, kampanye juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu.

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan kampanye adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

Pelaksana kampanye adalah pasangan calon, partai politik, dan/atau gabungan partai politik (koalisi). Sedangkan peserta kampanye adalah seluruh warga Indonesia.

Menurut aturan PKPU, ada 9 metode kampanye yang digunakan, yaitu:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka;
3. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
5. media sosial;
6. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
7. rapat umum;
8. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bahan kampanye yang dibolehkan menurut PKPU adalah:

1. selebaran (flyer);
2. brosur (leaflet);
3. pamflet;
4. poster;
5. stiker;
6. pakaian;
7. penutup kepala;
8. alat minum/makan;
9. kalender;
10. kartu nama;
11. pin;
12. alat tulis.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU)