Salin Artikel

Politikus PDI-P: Jangan Manfaatkan BUMN seperti Parpol untuk Pencitraan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menyindir adanya oligarki pemodal yang memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selayaknya partai politik (parpol)

Masinton meminta pihak tertentu agar tak memanfaatkan BUMN seperti parpol, yakni digunakan untuk pencitraan diri.

"Jangan menanfaatkan fasilitas negara, BUMN digunakan seperti parpol untuk pencitraan diri. Itu enggak boleh ada itu," ujar Masinton dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5/2022).

"Partai BUMN itu, dia memanfaatkan BUMN itu seperti parpol. Di mana-mana fotonya mejeng. Banyakan wajah menteri narsis ketimbang wajah presiden. Bayangin saja," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Masinton mengharapkan agar parpol jangan memberikan tiket kepada oligarki pemodal yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden (capres/cawapres).

Menurut Masinton, siapapun capres/cawapres yang diusung dalam pemilu harus merupakan kader parpol.

"Tugas parpol hari ini harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte parpol. Ini yang merusak negara. Dia tidak mau keringetan membangun parpol dengan andalkan duit dia bisa dikte, beli parpol," ujarnya.

"Parpol jangan jadi penjual tiket membuka loket untuk oligarki pemodal yg bisa dikte dan beli. Jangan berubaha jadi partai dagang atau koalisi dagang. Jadi di orang yang mencalonkan tadi harus masuk parpol," tegas Masinton.

Oleh karena itu, Masinton meminta para elite parpol harus menjaga marwah kepartaian, Yang mana telah ditegaskan bahwa capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol.

"Kecuali terhadap figur yang berasal dari institusi yang haknya dibtasi UU, misal TNI, Polri kalau dicalonkan masyarakat, parpol boleh akomodasi itu. Tapi terhadap masyarakat sipil yang ingin dicalonkan, dia harus masuk parpol-lah," jelas Masinton.

Meski demikian, Masinton menegaskan bahwa saat ini parpol-parpol di Tanah Air masih steril dari oligarki pemodal.

Sehingga dia mengharapkan kondisi ini tetap bisa dijaga

"Jangan sampai ya itu tadi didikte oleh kepentingan modal, tadi yang anggap parpol bisa dibeli itu yang membuat politik kita enggak punya warna dan marwah," tegasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/18045091/politikus-pdi-p-jangan-manfaatkan-bumn-seperti-parpol-untuk-pencitraan-diri

Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke