Salin Artikel

Megawati Akan Terima Gelar Profesor Kehormatan Kedua Kalinya, Kini dari Seoul Institute of The Arts

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, ini merupakan gelar profesor kehormatan kedua yang diterima Megawati setelah menerima gelar profesor kehormatan di bidang kepemimpinan stratejik dari Universitas Pertahanan, Juni 2021.

Hasto mengatakan, gelar profesor kehormatan yang diberikan SIA kepada Megawati merupakan bukti besarnya kontribusi dan komitmen Megawati memperjuangkan perdamaian di Semenanjung Korea.

"Sebab Ibu Mega yang konsisten dalam membangun dan mewujudkan perdamaian di Korea, diharapkan dengan kepemimpinan Ibu Mega yang diterima kedua belah pihak, dalam membantu proses dialog bagi masa depan peninsula itu," kata Hasto dalam siaran pers, Minggu (8/5/2022).

Hasto mengatakan, Korea pada dasarnya adalah satu bangsa yang terbagi atas dua negara karena perbedaan ideologi selama Perang Dingin.

Ia menyebutkan, proses reunifikasi Korea harus terus dijalankan dengan cara damai dan dialog, salah satunya dengan menggunakan pendekatan diplomasi kebudayaan.

"Di sinilah pemberian profesor kehormatan diberikan kepada Ibu Megawati dari Seoul Institute of the Arts. Karena memang pendekatan kebudayaan itu suatu hal yang sangat penting," ujar Hasto.

Menurut Hasto, Megawati merupakan salah satu dari sedikit pemimpin yang dapat diterima oleh Korea Utara.

Sebab, Presiden Soekarno, orangtua Megawati, memiliki hubungan yang baik dengan Kim Il Sung, pemimpin Korea Utara pada masanya.

"Bahkan Ibu Mega pernah jadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk ke Korea Utara dalam menjalankan diplomasi perdamaian," kata Hasto.

Ia mengatakan, sebelum menerima gelar profesor kehormatan dari SIA, Megawati telah menerima gelar doktor honoris causa dari beberapa universitas di Korea Selatan, yakni Korea Matirime and Ocean Unniversity pada bidang politik serta Mokpo University pada bidang demokrasi ekonomi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/09/08024071/megawati-akan-terima-gelar-profesor-kehormatan-kedua-kalinya-kini-dari-seoul

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke