Salin Artikel

Hadapi Perekonomian Global yang Bergejolak, Ini 7 Arahan Jokowi

Pertama, Jokowi meminta jajarannya bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.

"Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp 526 triliun, di daerah Rp 535 triliun. Artinya, total sudah Rp 1.062 triliun plus BUMN Rp 420 triliun. Ini angka yang besar sekali," ujar Jokowi dalam paparannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual di Istana Negara, Kamis (28/4/2022).

Jangan sampai, kata Jokowi, angka yang besar itu dibelanjakan untuk barang impor dan menyebabkan produksi dalam negeri tidak meningkat. 

"Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," jelasnya.

Di saat yang bersamaan, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional.

Presiden juga mendorong pembuatan kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri, serta melakukan pendampingan bagi UMKM agar naik kelas.

Kedua, Jokowi meminta percepatan proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri.

Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter sehingga nilai tambah akan meningkat berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

"Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, stop," katanya.

Ketiga, Kepala Negara mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi.

Menurutnya, pangan dan energi merupakan dua sektor yang sangat krusial ke depannya dan Indonesia memiliki potensi pada keduanya.

"Oleh sebab itu, sekali lagi tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif. Dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," ungkapnya.

Keempat, Jokowi meminta peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

Untuk itu, dia meminta agar pelayanan perizinan terus disederhanakan dan dipercepat sehingga akan menarik investasi.

"Kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu, kita harus kreatif mencari sumber- sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi," jelasnya.

Kelima, pada tahun depan pemerintah kembali memulai defisit di bawah 3 persen PDB sesuai dengan ketentuan regulasi.

Karena itu, Jokowi eminta agar perencanaan betul-betul dirancang dengan rinci, detail, dan tepat.

"Lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja makin baik makin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan," tuturnya.

Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan.

Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrem, angka _stunting_ yang kedua harus diturunkan.

"Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga upskilling dan reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," lanjutnya.

Ketujuh, presiden meminta jajarannya mempersiapkan pelaksanaan pemilu, yang tahapannya dimulai pada bulan Juni tahun 2022.

Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar" tandasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/14333921/hadapi-perekonomian-global-yang-bergejolak-ini-7-arahan-jokowi

Terkini Lainnya

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke