Pertama, Jokowi meminta jajarannya bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.
"Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp 526 triliun, di daerah Rp 535 triliun. Artinya, total sudah Rp 1.062 triliun plus BUMN Rp 420 triliun. Ini angka yang besar sekali," ujar Jokowi dalam paparannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual di Istana Negara, Kamis (28/4/2022).
Jangan sampai, kata Jokowi, angka yang besar itu dibelanjakan untuk barang impor dan menyebabkan produksi dalam negeri tidak meningkat.
"Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," jelasnya.
Di saat yang bersamaan, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional.
Presiden juga mendorong pembuatan kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri, serta melakukan pendampingan bagi UMKM agar naik kelas.
Kedua, Jokowi meminta percepatan proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri.
Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter sehingga nilai tambah akan meningkat berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya.
"Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, stop," katanya.
Ketiga, Kepala Negara mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi.
Menurutnya, pangan dan energi merupakan dua sektor yang sangat krusial ke depannya dan Indonesia memiliki potensi pada keduanya.
"Oleh sebab itu, sekali lagi tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif. Dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," ungkapnya.
Keempat, Jokowi meminta peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
Untuk itu, dia meminta agar pelayanan perizinan terus disederhanakan dan dipercepat sehingga akan menarik investasi.
"Kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu, kita harus kreatif mencari sumber- sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi," jelasnya.
Kelima, pada tahun depan pemerintah kembali memulai defisit di bawah 3 persen PDB sesuai dengan ketentuan regulasi.
Karena itu, Jokowi eminta agar perencanaan betul-betul dirancang dengan rinci, detail, dan tepat.
"Lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja makin baik makin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan," tuturnya.
Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan.
Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrem, angka _stunting_ yang kedua harus diturunkan.
"Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga upskilling dan reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," lanjutnya.
Ketujuh, presiden meminta jajarannya mempersiapkan pelaksanaan pemilu, yang tahapannya dimulai pada bulan Juni tahun 2022.
Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar" tandasnya.
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/14333921/hadapi-perekonomian-global-yang-bergejolak-ini-7-arahan-jokowi