Salin Artikel

Kemenhub: Tak Ada Rute Penerbangan dan Bandara Terdampak Status Siaga Anak Krakatau

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengungkapkan, bandara terdekat gunung tersebut juga masih beroperasi normal.

"Saat ini, berdasarkan hasil pemantauan, tidak ada rute penerbangan dan bandara yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau, semua masih beroperasi secara normal,” kata Novie dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).

Kendati demikian, Novie mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia.

Adapun hal tersebut dilakukan guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

Di sisi lain, Ditjen Perhubungan Udara juga disebut telah memiliki sistem Integrated Webbased Aeronautical Information System Handling atau I-Wish.

Novie menjelaskan, alat ini merupakan media koordinasi dengan stakeholder dalam mendeteksi secara dini dampak erupsi terhadap operasional penerbangan.

"Sistem ini merupakan sarana koordinasi bersama dalam pengambilan keputusan terkait dengan operasional penerbangan atau Collaborative Decision Making antar stakeholders, antara lain dalam hal adanya penutupan (tidak beroperasinya) suatu bandara karena sebaran abu vulkanik akibat erupsi gunung," pungkasnya.

Status level aktivitas Gunung Anak Krakatau naik dari Waspada level II menjadi Siaga Level III per Minggu (24/4/2022).

Naiknya status aktivitas GAK yang berada di Selat Sunda itu disebabkan karena terjadi erupsi terus-menerus.

"Hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya kenaikan aktivitas yang semakin signifikan dan tingkat aktivitas Gunung Anak Kraktau dinaikkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III) terhitung sejak tanggal 24 April 2022, pukul 18.00 WIB," kata Kepala Badan Geologi, Eko Budi Leloni melalui leterangan tertulisnya, Minggu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/07533001/kemenhub-tak-ada-rute-penerbangan-dan-bandara-terdampak-status-siaga-anak

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke