Salin Artikel

Profil Ketua Umum PKB: dari Matori Abdul Djalil ke Alwi Shihab, Lalu ke Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah berdiri selama lebih dari dua dekade. Partai yang identik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) itu dideklarasikan pada 23 Juli 1998.

24 tahun berkiprah di panggung politik tanah air, estafet kepemimpinan PKB telah bergulir. Hingga kini, sosok ketua umum PKB telah berganti sebanyak tiga kali, dimulai dari Matori Abdul Djalil, lalu Alwi Shihab, dan kini Muhaimin Iskandar. Berikut profil ketiganya.

1. Matori Abdul Djalil

Kursi ketua umum PKB pertama diduduki oleh Matori Abdul Djalil. Jabatan itu ia emban sejak PKB terbentuk yakni 23 Juli 1998.

Sedari muda, Matori sudah aktif dalam kegiatan dan organisasi NU. Semasa SMP yakni 1955-1957, Matori menjadi anggota Pandu Ansor.

Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 11 Juli 1942 itu menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) cabang Salatiga ketika duduk di bangku SMA.

Lalu, semasa kuliah 1964-1968, Matori menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Salatiga. Bersamaan dengan itu, ia juga menjabat Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Komisariat Salatiga 1966-1968.

Berlanjut ke tahun 1966-1973, alumni Fakultas Hukum Unuversitas Jenderal Soedirman itu menjadi Wakil Ketua DPC Partai NU Kabupaten Semarang/Kotamadya Salatiga.

Karier politik Matori dimulai ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD II Salatiga pada 1968-1971. Ia lantas menjadi Wakil Ketua DPRD Semarang selama 1971-1977.

Matori terus menanjakkan kariernya hingga menjadi anggota DPRD I Jawa Tengah di tahun 1977-1987. Dari daerah, dia berhasil duduk di kursi Parlemen sebagai anggota DPR RI selama 1987-1997.

Matori terpilih kembali menjadi wakil rakyat, bahkan dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR RI selama 1999-2001.

Saat itulah, Matori juga menjabat ketua umum PKB. Dia memimpin partai selama 3 tahun yakni hingga 15 Agustus 2001.

Matori meninggalkan kursi ketua umum PKB karena ditunjuk oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri untuk mengisi kursi Menteri Pertahanan. Jabatan itu ia emban sampai 20 Oktober 2004.

Pada 12 Mei 2007, Matori mengembuskan napas terakhirnya.

2. Alwi Shihab

Selain politikus, Alwi Shihab juga dikenal sebagai ulama dan pengusaha. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 19 Agustus 1945.

Dikutip dari alwishihab.com, Alwi menempuh pendidikan agama sejak usia 10 tahun di Pondok Pesantren Darul Nashihin, Lawang, Malang, Jawa Timur. Di sinilah adik dari Quraish Shihab itu ditempa dan belajar dasar-dasar pengetahuan agama.

Selepas nyantri di tahun 1966, Alwi meneruskan studi akidah filsafat di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.

Sementara, gelar doktoral didapat Alwi dari Universitas Ain Syam, Mesir, tahun 1990. Ia juga menyelesaikan studi S3 di Universitas Temple, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).

Alwi lantas terjun ke dunia pendidikan sejak 1966 dengan menjadi pengajar di Hartford Seminary, Connecticut, AS. Dua tahun setelahnya, ia mengajar di Harvard Divinity School, AS.

Ketika masih menjadi pengajar di AS, Alwi mendapat ajakan dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk membentuk sebuah partai.

Mulanya, Alwi menolak karena berdalih ingin fokus di dunia akademik. Namun, pada akhirnya Gus Dur mampu meyakinkan dia.

Bersama Gus Dur dan beberapa tokoh lainnya, Alwi turut membidani lahirnya PKB.

Alwi nampaknya mendapat kepercayaan besar dari Gus Dur. Saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, Alwi diberi mandat untuk menjadi menteri luar negeri, yakni selama 29 Oktober 1999-23 Juli 2001.

Selepas itu, Alwi dipercaya sebagai ketua umum PKB masa bakti 2002-2005.

Ketika masih menjabat sebagai ketum PKB, Alwi ditunjuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Namun, jabatan itu hanya Alwi emban hingga 7 Desember 2005.

Alwi turun dari kursi ketua umum PKB pada 25 Mei 2005. Ia lantas digantikan oleh Muhaimin Iskandar.

3. Muhaimin Iskandar

Lebih dikenal dengan nama Cak Imin, Muhaimin Iskandar lahir pada 24 September 1966. Muhaimin merupakan keturunan KH Bisri Syamsuri, ulama besar yang turut mendirikan Nahdlatul Ulama.

Muhaimin muda aktif berorganisasi. Dia merupakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta selama 1990-1997.

Sejak awal, Muhaimin terlibat langsung dalam pembentukan PKB. Begitu PKB dideklarasikan, Muhaimin dipercaya memegang jabatan sekretaris jenderal PKB.

Kariernya moncer hingga dipercaya menjadi ketua umum PKB pada 2005. Jabatan itu berhasil dipertahankan Muhaimin selama belasan tahun, bahkan hingga saat ini.

Selain memimpin PKB, Muhaimin malang melintang di Parlemen. Kariernya di DPR dimulai pada tahun 1999.

Tak hanya sebagai anggota, dia juga terpilih menjadi wakil ketua DPR. Ini menempatkan Muhaimin sebagai pemegang rekor pimpinan DPR termuda.

Menjabat sebagai wakil rakyat selama 1999-2004, Muhaimin terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk yang ke kedua kalinya, yakni periode 2004-2009.

Di periode keduanya lagi-lagi Muhaimin dipercaya sebagai wakil ketua DPR.

Pada era kepemimpinan Presiden SBY yang kedua, Muhaimin dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jabatan itu ia emban selama 2009-2014.

Tak lagi jadi menteri, Muhaimin kembali ke Parlemen. Ia terpilih melalui Pemilu 2014.

Di penghujung masa jabatannya, Muhaimin dipercaya menjadi wakil ketua MPR. Ia menjabat selama 26 Maret 2018 sampai 30 September 2019.

Karier Muhaimin di DPR ternyata masih berlanjut. Perolehan suara Muhaimin di Pemilu 2019 mengantarkannya ke kursi Parlemen.

Sejak 2019 hingga kini, Muhaimin menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Ia juga masih memimpin PKB sebagai ketua umum.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/23/06000021/profil-ketua-umum-pkb--dari-matori-abdul-djalil-ke-alwi-shihab-lalu-ke-cak

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke