Salin Artikel

Pengamat Nilai Partai Islam Belum Siap Jadi "Imam" dalam Koalisi Pilpres 2024

"Partai politik Islam belum siap menjadi "imam" dan tetap berada di posisi "makmum" menuju terbentuknya poros koalisi di pemilu 2024," kata Umam dalam acara diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4/2022).

Umam beralasan, hingga saat ini belum ada satu pun tokoh dari partai berbasis Islam yang memiliki daya tawar yang kuat dalam peta politik nasional.

Menurut Umam, jika ingin memimpin sebuah koalisi, mesti ada tokoh dari partai politik Islam yang dapat menyatukan seluruh kekuatan untuk setidaknya memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"You name it, ketua umum partai mana, tokoh yang mana, belum ada," ujar dia.

Umam menambahkan, dalan konteks pilpres, partai politik Islam juga mesti mengatasi dan mengantisipasi terjadinya split ticket voting, yakni situasi ketika pilihan basis pemilih loyal sebuah partai berbeda dengan dukungan yang diberikan elite partai politik kepada calon presiden tertentu.

Ia mencontohkan, hal itu dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetapi basis pemilih loyal PPP cenderung tidak memilih Jokowi-Ma'ruf.

Akibatnya, terjadi split ticket voting yang membuat partai berlambang kabah tersebut tidak menikmati efek ekor jas dari proses Pilpres 2019 yang dimenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Maka di 2024, partai politik Islam kalau mau survive maka harus betul-betul mempertimbangkan apakah calon yang didukung itu betul-betul diterima oleh basis pemilih loyal mereka atau tidak," kata Umam.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/20065851/pengamat-nilai-partai-islam-belum-siap-jadi-imam-dalam-koalisi-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke