Salin Artikel

Wapres: Pastikan Potensi Bonus Demografi Tidak Jadi Bencana Demografi

"Tugas kita adalah menyiapkan para intelektual muda yang unggul, serta memastikan potensi bonus demografi tidak menjadi bencana demografi," kata Ma'ruf saat berpidato dalam acara Hari Lahir ke-62 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4/2022).

"Bonus demografi bisa menjadi bencana apabila peningkatan populasi tidak dibarengi dengan kenaikan produktivitas," imbuh dia.

Dalam pidatonya, Ma'ruf menjelaskan, Indonesia juga akan menyambut bonus demografi berupa generasi emas pada tahun 2045 bertepatan dengan peringatan satu abad kemerdekaan Indonesia.

Ia mengatakan, upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tidak lepas dari berbagai tantangan dan peluang, antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan ekonomi.

Ia pun menekankan pentingnya penguasaan teknologi karena nilai tambah ekonomi dewasa ini tidak hanya bergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja, tetapi justru pada penguasaan pengetahuan dan teknologi yang mampu mendongrak produktivitas.

"Meskipun demikian, pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas ini belum sepenuhnya tercermin dalam kegiatan ekonomi nasional," kata dia.

Saat ini rasio kewirausahaan Indonesia masih sekitar 3,4 persen, tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura yang sudah 8,7 persen, Malaysia (4,7 persen), dan Thailand (4,2 persen).

"Untuk itu, kita ingin mendorong semangat kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi ini agar terus bertumbuh dalam praktik keseharian," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menambahkan, peningkatan produktivitas ilmu pengetahuan dan pengembangan ekonomi juga perlu disertai dengan alndasan keimanan dan ketakwaan yang kuat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/21302381/wapres-pastikan-potensi-bonus-demografi-tidak-jadi-bencana-demografi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke