Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas menteri-menterinya yang menyuarakan wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Kamhar merespons pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar mundur dari jabatannta.

"Kami pun berpandangan bahwa Pak Jokowi mesti melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/4/2022).

Menurut Kamhar, publik dapat membaca bahwa Luhut merupakan motor gerakan menunda Pemilu 2024 dengan mengeklaim adanya big data, mengkondisikan ketua umum partai politik, maupun merencanakan deklarasi dukungan agar Jokowi menjabat tiga periode.

Kamhar mengatakan, meskipun 'operasi' tersebut telah gagal, Jokowi tetap harus menindak tegas Luhut.

"Kita berharap LBP (Luhut) mengambil jalan kesatria untuk mundur agar tak menjadi beban. Namun jika tak terjadi maka Pak Jokowi mesti berani mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan kewibawaannya yang semakin tergerus," ujar Kamhar.

Sebelumnya, Amien meminta Luhut mundur dari jabatannya karena menurutnya Luhut sudah tidak lagi dipercaya oleh publik.

"Pertama, seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ucap Amien saat menyampaikan pidato dalam rangka Milad ke-1 Partai Ummat di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu juga memimta Jokowi untuk memecat Luhut bila bersikeras memegang jabatan yang saat ini ia emban.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," ujar Amien.