Kala SBY Nilai Demokrat "On The Right Track" Dipimpin AHY...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai telah berada di jalur yang benar.

Hal itu, disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara "Malam Silaturahmi dan Kontemplasi" di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/4/2022) malam.

SBY pun mendukung seluruh langkah politik AHY maupun kader Demokrat yang telah dan akan dilakukan.

“Saya amati dan saya nilai apa yang dilakukan oleh para pemimpin dan kader sudah berada di arah dan jalur yang benar. Sudah on the right track. Oleh karena itu, lanjutkan,” kata SBY.

SBY menegaskan bahwa hanya ada satu pemimpin Partai Demokrat. Presiden ke-6 RI itu menyebutkan, perjuangan politik Partai Demokrat hanya dipimpin oleh Ketua Umum AHY.

"Saat ini dalam perjuangan politik Demokrat yang memimpin adalah ketum AHY. Ingat, hanya ada satu matahari dalam Partai Demokrat," seru SBY.

Tak Lagi aktif kegiatan politik partai

Di sisi lain, SBY mengaku tidak lagi aktif di dunia politik dalam dua tahun terakhir.

Keputusannya untuk mundur dalam kegiatan politik sehari-hari telah diambil sejak istrinya, Ani Yudhoyono masih mendampinginya.

Meskipun tidak aktif secara langsung, SBY mengaku terus mendukung langkah politik yang dilakukan ketua umum dan para kader Demokrat.

"Saya berpikir dan telah mengambil keputusan, bahkan ketika itu Ibu Ani masih mendampingi saya untuk lebih baik saya berada di belakang," ujar SBY.

"Tut wuri handayani. Tentu sambil memberikan doa dan dukungan, kepada kader di seluruh Tanah Air. Ada kalanya kita memimpin, ada kalanya kita dipimpin," ucap dia.

Masih Diingatkan SBY

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyampaikan, SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi masih kerap mengingatkan langkah-langkah yang baik untuk dilakukan Partai Demokrat.

Misalnya, SBY pernah mewanti-wanti adanya sejumlah pihak yang ingin berkuasa tanpa melewati proses konstitusi. Hal ini, kata AHY, terlihat dari munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada sejumlah kalangan yang menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024, ditunda 3 tahun dengan alasan yang sulit diterima oleh akal sehat, tidak relevan, dan mengada-ada,” papar AHY.

“Sederhananya, mereka mau melanggengkan kekuasaan tanpa mengikuti proses konstitusi, artinya tanpa dipilih langsung oleh rakyat,” ucap dia.

AHY menilai, pihak yang berupaya melanggengkan kekuasaan, memperpanjang kekuasaan tanpa dipilih langsung oleh rakyat artinya mereka tidak memperoleh mandat dari masyarakat.

Sebab, mandat dan legitimasi kekuasan itu berasal dari rakyat. Kesepakatan bangsa ini adalah pemilihan prisiden dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

"Pak SBY mengingatkan, jangankan 3 tahun, 1 hari saja ada yang berupaya melanggengkan kekuasaan, memperpanjang kekuasaan tanpa dipilih langsung oleh rakyat artinya tidak ada mandat dari legitimasi, maka sesungguhnya ia telah menabrak konstitusi," ucapnya.