Hakim Peringatkan Eks Pejabat Ditjen Pajak Wawan Ridwan agar Konsisten

Wawan adalah mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak DJK yang diduga menerima suap dan gratifikasi.

Peringatan itu terkait pengakuan Wawan yang telah menerima suap senilai total Rp 4,2 miliar.

Padahal dalam berbagai persidangan sebelumnya Wawan tak mengakui pernah menerima suap.

“Saudara bagaimana, saudara konsistenlah. Kemarin itu saudara bilang tidak ada menerima uang, sekarang saudara bilang terima. Jangan bolak-balik,” tutur Fahzal dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (14/4/2022).

Wawan lantas menjelaskan, bahwa ia memang tidak menerima uang dari mantan Tim Pemeriksa Pajak bernama Febrian. Tapi ia menerima suap melalui anggota tim lainnya yaitu Yulmanizar.

“Pada sidang kali ini saya sampaikan bahwa saya menerima uang dari Yulmanizar dua kali,” paparnya.

Ia menuturkan, uang yang diberikan padanya itu bersumber dari dua perusahaan.

“Dari PT Gunung Madu dan PT Jhonlin Baratama di luar itu saya sampaikan tidak ada,” ungkapnya.

“Berapa dari Gunung Madu dan Jhonlin Baratama?,” cecar Fahzal.

“Gunung Madu sebesar Rp 1,7 miliar, sedangkan Jhonlin Baratama Rp 2,5 miliar,” imbuhnya.

Dalam perkara ini jaksa mendakwa Wawan dan Alfred Simanjuntak menerima suap dan gratifikasi untuk merekayasa hasil pajak sejumlah pihak pada tahun 2016.

Jumlah suap yang diterimanya masing-masing senilai Rp 6,4 miliar dan gratifikasi sejumlah Rp 2,4 miliar.

Dalam dakwaanya, jaksa menduga suap berasal dari PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations serta PT Bank Pan Indonesia.

Sedangkan gratifikasi diberikan oleh PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, dan PT Esta Indonesia, PT Link Net, PT Gunung Madu Plantations, serta PT Walet Kembar Lestari.

Wawan dan Alfred pun didakwa dengan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.