Saat Luhut Bantah Pernah Usulkan Penundaan Pemilu hingga Masa Jabatan Presiden 3 Periode...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menemui para mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berdemo pada Selasa (12/4/2022).

Dalam kesempatan tatap muka secara langsung di Kampus UI itu, Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Dengerin, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Pernah saya katakan, di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," kata Luhut.

Menurut Luhut, dia juga tak pernah menyuruh partai politik menyuarakan wacana tersebut.

Dia pun menyatakan hanya menyampaikan aspirasi itu diterima dari akar rumput.

"Siapa yang bilang saya minta jabatan presiden sampai tiga periode," ujar Luhut.

Meski Luhut telah membantah, para mahasiswa yang berdemonstasi tetap mencecarnya terkait dua wacana yang terlanjur mengemuka itu.

Bahkan, para mahasiswa meminta Luhut membuka big data terkait dukungan 110 juta warganet menunda Pemilu 2024.

"Ada buktinya enggak, Pak? Permasalahan kita di big data, silakan buka big data-nya. Apakah Bapak berani," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Bayu Satria Utomo.

Sebagaimana diketahui, BEM UI menggelar aksi protes di Balai Sidang UI, Depok, pada Selasa.

Sejumlah peserta aksi tampak membawa poster bergambar Luhut beserta tulisan yang berisi tuntutan-tuntutan.

Selain itu, mereka juga turut mengibarkan bendera kuning sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia.

Para mahasiswa UI itu menolak wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode. Selain itu, mereka juga menuntut revisi statuta UI.

Bermula dari big data

Isu penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi perhatian publik saat sejumlah ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah menyampaikan hal itu.

Setelahnya, Luhut mengungkap perihal adanya big data atau kumpulan data dalam jumlah besar yang berisi aspirasi untuk menunda Pemilu 2024.

Luhut pertama kali mengklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun YouTube salah seorang publik figur.

Pernyataan Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.

Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun Luhut sejak awal menolak membuka data itu.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?,” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022 lalu.

Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan dirinya tidak berbohong. Dia mengeklaim data tersebut benar-benar ada.

Dia pun menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti ada lah, masa bohong," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, dirinya banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu. Dia bilang, masyarakat banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Peran Luhut di isu jabatan presiden tiga periode

Sementara itu, seruan perpanjangan masa jabatan presiden sudah mulai digaungkan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi.

Seruan tersebut semakin tegas disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Acara tersebut juga dihadiri Luhut.

Awalnya, Luhut yang hadir dalam acara tersebut menggelar tanya jawab dengan para kepala dan perangkat desa yang hadir.

Adalah Muslim, perwakilan perangkat desa asal Aceh yang mulanya bertanya tentang pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di depan Luhut, dirinya menyampaikan harapan agar Jokowi dapat memindahkan pengelolaan taman tersebut dari Medan ke Aceh.

Muslim berharap Luhut dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh ini ke presiden. Usai bertanya, Muslim tiba-tiba meneriakkan dukungan Presiden Jokowi 3 periode.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?," kata Muslim diakhiri dengan teriakan.

"Setujuu!" balas kepala dan perangkat desa lain yang hadir.

Mendengar seruan itu, Luhut tak memberikan jawaban lisan. Dia hanya tersenyum.

Tak hanya itu, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat tiga periode setelah Lebaran.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode, termasuk Luhut.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya.

Belakangan, kubu Surtawijaya mengonfirmasi bahwa nama Luhut ada di struktur organisasi mereka. Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021. Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Walaupun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, menyebut bahwa Luhut dipilih sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus secara langsung.

“Pembina, MPO, itu orangnya ditentukan oleh pengurus, bukan melalui Munas. Pembina (adalah) tokoh-tokoh yang kami anggap peduli dengan desa,” kata Azri dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).