Waketum PKB: Luhut Tak Akan Kena Reshuffle, Jokowi Susah Cari Gantinya

Sehingga, Luhut dinilai sulit untuk terkena reshuffle atau digantikan posisinya sebagai menteri.

"Yang mau ganti Pak Luhut tuh siapa? Saya tanya saja. Kan kalau melihat dari yang ada itu, tidak akan ada reshuffle, apalagi Pak Luhut. Karena apa? Sulit cari gantinya. Di persepsi saya," kata Jazilul saat diskusi di acara Kompas.com Gaspol!, Selasa (12/4/2022).

Menurutnya, meskipun Luhut beberapa kali terlibat menyuarakan wacana penundaan pemilu atau isu presiden 3 periode, tetap saja Jokowi tak akan mencopotnya.

Ia beralasan karena Jokowi melihat Luhut mampu menyelesaikan tugas yang diberikan.

"Ya kan memang banyak hal-hal yang ditangani oleh Pak Luhut selesai, kan," tutur dia.

Kendati demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menganggap Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat.

Sebab itu, Wakil Ketua MPR itu berpandangan, jabatan yang kerap diberikan kepada Luhut hanya sekadar apresiasi dari Jokowi.

Apresiasi itu diberikan karena melihat Luhut banyak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

"Terus orang bilang, oh super berarti. Ya memang bisa, berarti super. Memang mau bilang apa? Karena banyak orang juga yang diberikan tugas enggak selesai," katanya.

"Nah, menurut saya itu kan bagian dari penghargaan mungkin ya. Karena sudah selesai tugasnya, dikasih jabatan lagi, dikasih kepercayaan lagi," sambung Jazilul.

Diketahui, Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.

Aturan ini menegaskan posisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

Dengan bertambahnya tugas ini, maka semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang oleh Luhut.

Sebagaimana diketahui, selama ini Luhut sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian.