Luhut Dapat Jabatan Baru Lagi, PPP: Membuka Ruang Kritik dan Pertanyaan tentang SDM Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang dapat jabatan baru, membuat ruang kritik di publik semakin terbuka.

Pasalnya, Luhut tidak hanya sekali ini merangkap banyak posisi di pemerintahan.

Menurutnya, penunjukkan Luhut dengan jabatan baru ini, juga memantik kritik tidak hanya di masyarakat, tetapi juga bagi politisi.

"PPP memandang bahwa penunjukan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) pada begitu banyak jabatan membuka ruang kritik dan pertanyaan dari berbagai kalangan politik maupun masyarakat sipil tentang sumber daya manusia pemerintahan kita," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022).

Menurutnya, dengan ditunjuknya Luhut, akan muncul anggapan apakah tidak ada SDM yang mumpuni lainnya sehingga politikus Golkar itu, hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memilihnya. 

"Tidak adakah orang lain yang capable untuk posisi tersebut, sehingga Pak LBP lagi yang ditunjuk juga sejauh mana kemudian capaian Pak LBP di tengah seabrek jabatan yang diembannya," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR itu menekankan, pemerintah perlu menjelaskan mengapa Luhut kerap diberikan jabatan strategis.

Hal ini, kata Arsul, perlu dijelaskan kepada publik, tidak perlu dari Presiden Jokowi yang langsung menjelaskannya.

"Tapi, ada lingkaran Istana yang menjelaskan kepada publik mengapa rangkap jabatan yang begitu banyak ada pada pak LBP," ucap Arsul.

Namun, ia menilai Jokowi menunjuk Luhut bisa saja karena melihatnya sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah atau making something done.

"Di tengah situasi yang belum sepenuhnya normal akibat pandemi, sementara masa berakhirnya untuk pemerintahan makin lebih pendek, sedang banyak hal perlu diselesaikan, maka Presiden ingin orang yang diyakininya bisa menyelesaikan hal-hal tersebut dengan cepat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional pada 6 April 2022.

Aturan ini menegaskan posisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dengan bertambahnya tugas ini, maka semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang oleh Luhut.

Sebagaimana diketahui, selama ini Luhut sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian.