Nasdem Sebut Menteri Tidak Layak Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berpendapat, para menteri tidak layak membicarakan atau menyuarakan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebab, menurut Ali para menteri seharusnya fokus bekerja sebagai perpanjangan tangan visi dan misi presiden dalam pelayanan ke masyarakat.

"Mereka itu kan hanya menjalankan sebagai pembantu presiden, menjalankan visi misi presiden, jadi RPJMN itu yang kemudian digarap menteri-menteri ke dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing menyukseskan visi misi presiden," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/4/2022).

"Artinya mereka harus satu bahasa, dan memang tidak layak lah kalau kemudian menteri bicara tentang politik, bicara tentang penundaan pemilu," ucapnya.

Ali mengingatkan bahwa terkait penyelenggaraan pemilu adalah ranah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, berbicara soal pemilu bukan ranah di pemerintahan, terlebih para menteri.

"Bicara tentang pemilu itu kan ruangnya penyelenggara pemilu, bukan di pemerintahan," tutur Ali.

Di sisi lain, Ali juga menyoroti wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang turut disuarakan para elite partai politik.

Menurutnya, para ketua umum parpol juga tidak perlu ikut bersuara. Mereka semestinya bisa memerintahkan langsung ke fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menolak usulan tersebut, termasuk soal amendemen konstitusi. 

"Karena semua bicara tentang amendemen, itu kan harusnya di MPR. Kalau ketua partai enggak usah bicara lah, perintahkan saja fraksi di MPR untuk bicara, supaya tidak heboh," imbuh Ali.

Kendati demikian, Ali mengaku usulan amendemen konstitusi tersebut sudah telanjur mengemuka.

Alhasil, wacana itu kini terus bergulir dan membuat heboh publik.

"Tapi kan sekarang sudah terjadi kehebohan nih, mahasiswa kita sudah saya dengar, baca berita kiri kanan mau konsolidasi, dan buruh-buruh sudah mulai aksi. Ini kan yang rugi siapa, kita sudah mulai merasakan dampaknya," tutup Ali.

Sebelumnya diberitakan, ada dua wacana yang menjadi perbincangan di publik, yaitu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Luhut.

Terkini, Presiden Jokowi angkat bicara soal banyaknya menteri yang membicarakan dua isu tersebut.

Presiden melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).