Perkiraan Biaya Cerai dan Pengacara

KOMPAS.com – Salah satu yang harus diperhatikan dalam perceraian adalah biaya. Penggugat harus mempersiapkan dana agar perceraiannya dapat dilaksanakan di pengadilan.

Selain biaya di pengadilan, penggugat yang ingin menggunakan jasa kuasa hukum atau advokat juga harus menyiapkan biaya khusus dalam proses perceraiannya.

Berikut perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk proses perceraian.

Biaya Cerai di Pengadilan

Biaya perceraian di pengadilan disebut dengan panjar biaya perkara. Besaran biaya ini berbeda-beda di setiap pengadilan.

Namun, secara umum, biaya perceraian terdiri dari:

• biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendaftaran;
• biaya proses, biaya panggilan penggugat dan tergugat (dua kali);
• biaya PNBP panggilan pertama penggugat dan tergugat;
• biaya pemberitahuan isi putusan kepada penggugat dan tergugat;
• biaya PNBP pemberitahuan isi putusan kpd penggugat dan tergugat;
• biaya redaksi;
• biaya materai.

Biaya ini hanya dikenakan kepada penggugat yang mampu. Sementara bagi penggugat yang tidak mampu secara ekonomi berhak untuk berperkara secara gratis atau prodeo.

Syarat untuk mengurus gugatan secara cuma-cuma ini adalah mempunyai surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan. Selain itu, jika ada dokumen lain, seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin juga dapat dilampirkan.

Berikut besaran panjar biaya perkara pada beberapa pengadilan yang dapat menjadi tolak ukur dalam memperkirakan biaya perceraian.

Sebagai catatan, di pengadilan agama, pengajuan cerai dibedakan menjadi cerai gugat dan cerai talak. Perkara cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri, sementara cerai talak dilakukan oleh suami.

Adapun di pengadilan negeri yang melayani perceraian bagi agama selain Islam, tidak dikenal talak.

Biaya Advokat

Orang-orang yang merasa tidak mengerti hukum, sibuk, atau tidak ingin bersidang, sering menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya dalam mengurus perceraian.

Menyewa jasa pengacara tentu memerlukan biaya tambahan di luar panjar biaya perkara. Tidak ada aturan baku mengenai tarif advokat.

Namun, dalam Pasal 21 Ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, besarnya honorarium atas jasa hukum advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Biasanya, tarif pengacara dalam menangani perceraian mencakup jasa pengacara, biaya panjar pengadilan dan biaya operasional atau transportasi.

Selain itu, ada juga pengacara yang menerapkan succes fee jika berhasil memenangkan gugatan, misalnya terkait harta gono gini atau hak asuh anak.

Kisaran tarif untuk pengacara perceraian adalah Rp 8 juta hingga Rp 50 juta tergantung dari kerumitan kasus. 

Referensi:

• UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat