Salin Artikel

DPR Didesak Tetap Atur Pemerkosaan di RUU TPKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nur Syamsi mendesak agar ketentuan terkait pemerkosaan tetap diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Menurut dia, ketentuan terkait hal itu dapat tetap diatur hingga akhirnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) rampung direvisi.

"Adanya pembahasan di RUU TPKS setidaknya menjadikan konten mengenai perkosaan sudah lebih dulu matang. Ketika RUU TPKS punya momentum untuk disahkan, bisa segera jadi rujukan penanganan kasus (pemerkosaan) di lapangan," ujar Fajri dalam diskusi virtual, Selasa (5/4/2022).

Ia menambahkan, jika nantinya KUHP telah selesai direvisi, pemerintah dan DPR dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi apabila melihat adanya potensi tumpang tindih aturan.

"Bisa diputuskan apakah pasal yang akan digunakan akan di KUHP atau UU TPKS. Kalaupun sama persis konsepsi yang digunakan di UU TPKS digunakan dalam KUHP nantinya, bisa dicantumkan pasal penutup bahwa 'menghapus pasal terkait pemerkosaan di UU TPKS yang sudah berlaku'," terangnya.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Wiyati Eddyono mengusulkan adanya pasal bridging yang fungsinya menjembatani antara UU TPKS dan KUHP, bila keduanya telah diundangkan.

"Misalnya, walau definisi pemerkosaan tidak dibahas di UU TPKS (tetapi di KUHP), tapi perbuatan-perbuatan pemerkosaan ini akan menggunakan KUHAP RUU TPKS. Ini menurut saya menarik juga," jelas Sri dalam kesempatan yang sama.

Hal ini penting karena ada beda soal acara pidana jika pemerkosaan diatur dalam KUHP yang notabene ketentuan umum, dengan pemerkosaan jika diatur dalam UU TPKS sebagai ketentuan khusus (lex specialis).

Padahal, RUU TPKS dirancang juga mengatur secara khusus pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual yang tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana lain.

"Kalau dia (pemerkosaan) berlaku umum dalam KUHP, maka hukum acaranya pakai hukum acara umum (KUHAP). Ini yang jadi problem," ujar Sri.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat tidak mengatur pemerkosaan dan aborsi dalam RUU TPKS.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih dengan aturan lainnya.

Menurut dia, mengenai pemerkosaan dan aborsi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah dilakukan revisi.

"Saya mampu meyakinkan, satu ini (RUU TPKS) tidak akan pernah tumpang tindih dengan RUU KUHP karena kita membuat matriks ketika kita akan menyusun RUU TPKS ini. Dan khusus memang mengenai pemerkosaan itu sudah diatur rinci di dalam RUU KUHP," kata Edward dalam rapat panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (31/3/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/19405691/dpr-didesak-tetap-atur-pemerkosaan-di-ruu-tpks

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

Nasional
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Nasional
Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Nasional
Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Nasional
Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Nasional
Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Nasional
Titah Jokowi kepada Ribuan Relawan hingga Sinyal Capres Pilihannya

Titah Jokowi kepada Ribuan Relawan hingga Sinyal Capres Pilihannya

Nasional
Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Nasional
Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.