Indonesia-Malaysia Sepakat Tak Bersaing soal Harga Kelapa Sawit

Kesepakatan itu dibicarakan dalam pertemuan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Jumat (30/3/2022).

"Kami berdua setuju harga kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit patut ditentukan bersama oleh Malaysia dan Indonesia. Dan tidak bersaing dari segi penetapan harga," ujar PM Yakoob dalam keterangannya usai pertemuan.

PM Yakoob menuturkan, Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara pengekspor minyak sawit dalam jumlah besar.

Oleh karenanya kesepakatan bersama soal harga menjadi hal yang penting.

Selain itu, kedua kepala negara pun mendiskusikan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Menurut PM Yakoob, dirinya dan Jokowi setuju jika perbatasan Malaysia dan Indonesia di dekat IKN perlu diperbaiki.

Selain itu, dia dan Jokowi juga membahas kawasan perbatasan mana saja yang perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, dalam sambutannya Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang kembali kepada PM Yakoob.

Sebab, kunjungan pada Jumat siang merupakan yang kedua kalinya dilakukan pemimpin negeri Jiran itu.

"Dalam kunjungan kali ini kita berdua menyaksikan penandantanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia," tutur Jokowi.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri SDM Malaysia Datuk Seri M Saravanan di Istana Merdeka.

Presiden Jokowi menekankan agar MoU jangan hanya berhenti di atas kertas.

"Dengan kehadiran PM Sabri hari ini saya yakin MoU ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya tidak ingin MoU ini hanya berhenti di atas kertas saja, semua pihak harus menjalankan MoU ini dengan baik," tegas Jokowi.

Jokowi melanjutkan, MoU antar kedua negara antara lain akan mengatur penggunaan one channel system bagi seluruh proses penempatan, pemantauan dan kepulangan PMI.

Dengan begitu diharapkan semua PMI dapat terpantau dengan baik.

"PMI telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara," tegas Jokowi.

"Saya juga berharap kerja sama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain antara lain perladangan, pertanian, manufaktur dan jasa. Selain itu kita juga masih melihat maraknya kasus penyelundupan orang, sehingga kita sepakat untuk mulai membahas kerja sama penanganan penyelundupan orang termasuk di penegakan hukumnya," tambahnya.