Keputusan Panglima Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI Dinilai Langkah Progresif

Menurut Fahmi, langkah Andika juga sebagai upaya dalam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Sejak reformasi, salah satu concern kita adalah soal penghormatan terhadap HAM. Negara ini memang punya keputusan politik yang melarang ajaran komunisme. Tapi mestinya tidak boleh diterapkan secara membabi buta,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

Fahmi mengatakan, selama ini TNI masih memberlakukan ketentuan "bersih diri" dan "bersih lingkungan" sebagai syarat menjadi prajurit.

Menurutnya, pembatasan terhadap anak cucu atau pun simpatisan PKI untuk turut serta bergabung menjadi prajurit TNI merupakan keputusan diskriminatif.

Karena itu, ia menilai keputusan Andika sudah tepat.

“Jadi dengan kebijakan baru ini, tidak ada lagi yang dibatasi hak dan peran sertanya sepanjang sehat jasmani dan rohani,” terang dia.

Kendati membolehkan keturunan PKI daftar jadi prajurit, Fahmi menilai ke depan tetap perlu adanya kewaspadaan.

Akan tetapi, kewaspadaan tersebut bukan berarti lebih mengarah ke paranoia.

Menurutnya, TNI mestinya punya banyak cara untuk mengawasi dan memiliki banyak cara untuk melakukan indoktrinasi.

Terlebih, setelah jadi prajurit TNI, mereka juga berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

“Kalau takut, berarti kita meragukan kemampuan TNI. Kalau TNI-nya yang justru khawatir? Ya berarti enggak percaya diri,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Andika memperbolehkan keturunan PKI mengikuti seleksi prajurit TNI.

Langkah ini ditempuh Andika dengan mencabut ketentuan yang selama ini diterapkan dalam proses seleksi prajurit, yakni keturunan PKI dilarang mengikuti proses seleksi prajurit.

Kebijakan ini dikeluarkan Andika ketika dirinya memimpin rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI tahun 2022 yang meliputi perwira prajurit karier, bintara prajurit karier, dan tamtama prajurit karier beberapa waktu lalu.