Anggaran Gorden Rumah Jabatan DPR Dinilai Fantastis, Formappi: Gorden Macam Apa yang Dibeli?

Lucius pun mempertanyakan jenis gorden seperti apa yang akan dibeli karena setiap rumah jabatan disebut akan mendapat set gorden senilai Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

"Anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp 48,7 miliar tentu sangat fantastis. Jatah per rumah anggota disebutkan masing-masing Rp 90 juta. Wow gorden macam apa yang akan dibeli?" kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/3/2022).

Menurut Lucius, Sekretariat Jenderal DPR mesti memberi penjelasan mengenai spesifikasi dan luas goden yang dibelanjakan nanti demi memperoleh kepercayaan publik.

Ia mengatakan, perusahaan yang menyediakan kebutuhan pengadaan gorden juga mesti diumumkan.

Pasalnya, menurut Lucius, pengadaan gorden ini mudah diutak-atik harganya demi mencari keuntungan dari proses pengadaan.

"Jangan kasih ke publik informasi yang serba umum, karena hanya akan menguatkan dugaan permainan dibalik proyek yang dikerjakan," ujar dia.

Lucius menambahkan, saat ini mudah bagi publik untuk memeriksa harga barang, terlebih jika barangnya diproduksi di dalam negeri.

Dalam konferensi pers pada Senin kemarin, Sekretaris Jenderal Indra Iskandar tidak menjawab saat ditanya soal luas gorden yang akan dibeli beserta spesifikasinya.

Ia hanya menjelaskan gorden yang dibeli akan dipasang di 11 ruangan di setiap rumah dan merupakan produk dalam negeri.

Ia juga mengeklaim tidak ada praktik penyelewengan dalam pengadaan gorden di rumah jabatan anggota dewan.

"Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini, biasanya yang kalah lelang kemudian bocorin ke media, bocorin ke aparat hukum, seolah-olah ada hengki pengki. Enggak ada hengki pengki, enggak ada urusan ya," kata Indra.

Indra menegaskan, dalam setiap lelang yang dilakukan di DPR, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) DPR bekerja secara profesional dan mengikuti prosedur yang ada.

Pengadaan gorden, kata Indra, sudah melalui proses review oleh Inspektorat Utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar sebagai dasar pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Selain itu, pengadaan gorden ini juga melalui mekanisme pembahasan bersama dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Jadi, semua kegiatan itu di samping di-review oleh Inspektorat Utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan Panja BURT," ujar Indra.