Salin Artikel

Pro Kontra Rusia Datang ke G20, Anggota Komisi I: Diundang atau Tidak Harus Berdasarkan Kesepakatan

Pasalnya, hal itu baru dapat diputuskan jika sudah berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota G20.

"Soal diundang atau tidak diundang itu kan kolektif kolegial. Jadi, harus ada diskusi dulu intern antar anggota untuk memutuskan Rusia diundang atau tidak. Kalau keputusannya diundang, ya, silakan," kata Hasanuddin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

"Harus berdasarkan kesepakatan," tambah dia.

Ia mengatakan, istilah yang digunakan juga bukan menendang atau mengeluarkan Rusia.

Melainkan, istilah yang perlu ditekankan adalah mengundang atau tidak mengundang Rusia dalam G20.

Dalam hal ini, Indonesia bisa diminta bersikap apakah akan mengundang Rusia atau tidak, setelah melihat adanya invasi negara itu ke Ukraina.

"Mengundang atau tidak mengundang. Keputusan itu harus didiskusikan di intern mereka," jelasnya.

"Kalau keputusannya tidak diundang, ya, tidak diundang," sambung dia.

Sebelumnya, pada Selasa (22/3/2022), Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyatakan, Amerika Serikat (AS) akan memimpin tekanan pada Rusia untuk disingkirkan dari forum internasional atas langkah invasi ke Ukraina.

"Mengenai pertanyaan G20, saya hanya akan mengatakan, kami percaya bahwa ini tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga internasional dan komunitas internasional," kata Jake Sullivan.

Sementara itu, China berbeda pandangan dengan AS. China menggambarkan Rusia sebagai anggota penting G20.

China telah memberikan tingkat perlindungan diplomatik ke Rusia yang semakin terisolasi atas invasinya ke Ukraina, dengan ekonominya diikat oleh sanksi.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin kepada wartawan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/21102401/pro-kontra-rusia-datang-ke-g20-anggota-komisi-i-diundang-atau-tidak-harus

Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke