Salin Artikel

Jokowi: Meski Pengantin Punya Uang Banyak Belum Tentu Tahu Pencegahan Stunting

Hal ini menurutnya sebagai upaya pencegahan stunting atau kondisi anak-anak gagal tumbuh karena kekurangan gizi.

"Saya lihat di lapangan stunting tidak hanya urusan gizi anak tapi dimulai dari calon pengantin yang harus disiapkan. Agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum hamil. Harus mengerti betul apa yang dilakukan," ujar Jokowi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/3/2022).

"Karena belum tentu semua pengantin tahu (pencegahan stunting). Meskipun punya uang banyak tapi kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan, bisa jadi keliru juga," tegasnya.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan perlu pendampingan kepada calon-calon pengantin.

Tujuannya agar setelah menikah tahu apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gizi anak.

Presiden pun mengingatkan, intervensi perbaikan gizi anak perlu terus dilakukan.

Sebab pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada 2024.

"Kita tidak hanya intervensi urusan pemberian makanan tambahan dan gizi anak. Tapi saya juga melihat langsung di lapangan rumah-rumah yang kita tahu rata-rata memang yang stunting tinggal di rumah yang tidak layak huni dan ini juga yang akan kita intervensi," jelas Jokowi.

Sehingga perlu kerja terpadu dari semua pihak untuk mencapai target tersebut.

"Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang kita tentukan," tambah Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/11435591/jokowi-meski-pengantin-punya-uang-banyak-belum-tentu-tahu-pencegahan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke