Salin Artikel

Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, para pihak yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender.

“IPU harus berada di garis terdepan, lead by example atau menjadi seorang pemimpin yang baik bagi seluruh anggotanya dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” imbuhnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/3/2022).

Pernyataan tersebut Puan sampaikan dalam pidatonya sidang Inter–Parliamentary Union (IPU) ke–144 yang di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022).

Pada kesempatan itu, Puan mengungkapkan, parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing.

“Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kepemimpinan perempuan, lanjut dia, dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat.

Seperti diketahui, 80 persen perempuan menjadi korban terdampak paling besar dari displaced persons atau pengungsi akibat perubahan iklim.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Puan menekankan, diperlukan kerja sama guna memastikan kepentingan perempuan tetap didengar dan kebutuhannya diperhatikan.

“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” jelas Puan.

Untuk itu, sebut dia, perlu dipastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan.

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019 itu, perempuan perlu mendapat akses yang sama terhadap kekuasaan sekaligus menjadi bagian dalam pengambilan keputusan.

“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” imbuh Puan.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu hadir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang membuka sidang IPU ke-144. Hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan sejumlah petinggi negara lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/12384991/implementasikan-kesetaraan-gender-puan-ipu-harus-berada-di-garis-terdepan

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke