Pesan Anggota KPU untuk Pihak yang Ingin Tunda Pemilu: Tanya Masyarakat…

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berharap agar isu penundaan pemilu tak lagi menggelinding semakin liar.

Ia meminta agar partai politik tidak mengabaikan aspirasi konstituen mereka sendiri, yaitu masyarakat.

“Sekali lagi, partai politik itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat untuk meraih tujuan yaitu meraih kekuasaan dan untuk mempertahankan kekuasaan. Maka dari itu, sebaiknya ya segala macam kehendak dikembalikan kepada rakyat,” kata Hasyim dalam program GASPOL! Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

“Itu penting, karena partai politik adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi, ya tanya masyarakat, lah,” imbuhnya.

Komisioner KPU yang kembali terpilih untuk menjabat pada periode berikutnya itu pun menambahkan, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik terbesar warga negara. Sebab, di dalamnya, setiap orang betul-betul terlibat.

“Maka, kemudian sekali lagi, tanyakan kepada masyarakat tentang itu (penundaan pemilu),” lanjutnya.

Hasil riset sejumlah lembaga survei menemukan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak oleh lebih dari mayoritas responden, baik pengguna media sosial dan bukan.

Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dihimpun dalam waktu berbeda, misalnya, sama-sama menampilkan bahwa para penolak wacana tersebut datang dari berbagai kalangan.

Penolakan juga datang dari para pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya maupun kalangan yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

"Kalau ada yang mengeklaim bahwa jika puas maka pengin presidennya itu terus, itu klaim tidak berdasar. Karena ternyata warga bisa menghargai kinerja pemimpinnya, dan pada saat yang sama patuh pada konstitusi," ujar peneliti SMRC Deni Irvani dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

"Ada 84 persen pengguna media sosial menyatakan pemilu tetap harus 2024. Yang ingin diundur hanya 13 persen, sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Yang enggak punya media sosial juga sama," tambahnya.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi juga menemukan, hasil social network analysis dari media sosial yang dilakukan Drone Emprit sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022, percakapan di jagat maya didominasi oleh pandangan kontra atas wacana menunda pemilu.

"Hanya ada 1 klaster. Tidak ada namanya pro dan kontra. Semuanya kontra," kata Fahmi dalam diskusi yang sama.

Pandangan kontra itu pun berasal dari semua kalangan, termasuk di antaranya akun-akun yang biasa mendukung pemerintah, akun-akun milik akademisi, hingga akun-akun yang biasa beroposisi dengan pemerintah.

"Terus ada buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi, semuanya juga kontra," kata Fahmi.

Terakhir, Hasyim menegaskan bahwa seluruh warga telah bersepakat bahwa aturan bermain yang dijunjung bersama adalah UUD 1945. Konstitusi mengatur, pemilu digelar setiap 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden maksimum 2 kali 5 tahun.

“Maka, itu harus dibuka kembali, diinsafi kembali aturan-aturan yang ada di konstitusi,” ujar dia.