Megawati Disebut Perintahkan Kader PDI-P Tak Komentari Isu Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kadernya untuk tak ikut bicara soal isu penundaan Pemilu 2024.

Ihwal tersebut menjadi wewenang Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.

Perintah Megawati ini diungkap oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P, Bambang Wuryanto.

"Maka ibu (Megawati) perintahkan kepada kita, para jajaran PDI-P bahwa itu sudahlah soal itu di tangan ibu ketua umum dan sekjen," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (21/3/2022).

Bambang Pacul, begitu sapaan akrabnya, menyebut bahwa tiap kader memiliki tupoksi masing-masing.

Oleh karenanya, kata dia, Megawati tidak ingin kadernya berkomentar soal isu penundaan pemilu.

"Karena tentu mungkin landasan pikirnya jauh ada, tidak mungkin kelasnya saya pembantu begini paham enggak. Kalau saya, proses pemenangan pemilunya saja, kebijakannya tidak," kata Ketua Komisi III DPR RI itu.

Sejauh ini, Megawati belum pernah berkomentar langsung di depan publik soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, sikap partai telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia mengatakan, PDI-P tak sepakat dengan usulan penundaan pemilu. PDI-P juga mengaku bakal taat pada bunyi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di mana pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Hasto juga sempat terang-terangan mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang ikut bicara soal wacana penundaan pemilu.

Dia menilai, isu itu semestinya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Hasto mengingatkan, seorang pembantu presiden semestinya fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan.

Isu penundaan Pemilu 2024 sebelumnya dikemukakan oleh sejumlah elite politik. Sebutlah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lalu, dari kalangan partai politik ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.