Salin Artikel

BMKG Prediksi Es di Puncak Jayawijaya Punah Tahun 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya memprediksi bahwa es yang berada di Puncak Jayawijaya, Papua akan punah pada 2025.

Hal tersebut disampaikannya setelah mengungkap penelitian BMKG bahwa terjadi penyusutan gunung es di Puncak Jaya.

"Penyusutan gunung es puncak Jayawijaya yang diteliti oleh BMKG, diprediksi tahun 2025 es itu sudah punah, sudah tidak ada di Puncak Jaya Wijaya lagi," kata Dwikorita dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR, Senin (21/3/2022).

Dwikorita kemudian juga mengungkapkan kondisi terkini terkait es di Puncak Jayawijaya.

Menurut penelitian BMKG, saat ini hanya tersisa 1 persen area es di sana.

"Dan saat ini kondisinya tinggal 1 persen area es di Puncak Jaya dari 200 kilometer persegi, sekarang tinggal 2 kilometer persegi," jelasnya.

Dwikorita menjelaskan, menyusutnya es di Puncak Jaya dikarenakan terjadinya perubahan iklim.

Tak hanya di Puncak Jaya, perubahan iklim juga berdampak pada suhu udara di Jakarta.

Dipaparkannya, suhu udara di Jakarta bahkan meningkat satu derajat Celsius selama periode 100 tahun.

Namun, sejak 2016, kata Dwikorita, peningkatan suhu udara itu bahkan sudah mencapai 1,5 derajat celsius.

Hal tersebut dinilai melampaui prediksi sebelumnya bahwa pada 2030 suhu udara di Jakarta baru meningkat satu derajat celsius.

"Kesepakatan global itu dibatasi 1 derajat celcius nanti di tahun 2030. Jadi betapa melampauinya. Maaf ini data tahun 2016," jelasnya.

"Jadi ini mendahului tahun 2030, jadi sudah hampir mencapai 1,5 (derajat)," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/14482251/bmkg-prediksi-es-di-puncak-jayawijaya-punah-tahun-2025

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke