Jokowi, KPK, dan BKN Tak Hadiri Sidang di PTUN Terkait Tindak Lanjut TWK

Ketiganya merupakan pihak tergugat atas gugatan soal tidak dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Pihak tergugat dalam perkara ini adalah Presiden RI sebagai tergugat I, Pimpinan KPK sebagai tergugat II, dan Kepala BKN sebagai tergugat III sangat disayangkan bahwa hari ini para pihak  tidak hadir di persidangan," ujar perwakilan eks Pegawai KPK Tata Khoiriyah, melalui keterangan tertulis, Kamis (17/3/2022).

Gugatan dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT itu diajukan para mantan pegawai KPK pada 1 Maret 2022.

Adapun agenda sidang di PTUN itu adalah pemeriksaan persiapan sekaligus perbaikan materi gugatan atas masukan hakim pada 

Perwakilan penggugat hadir bersama tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, LBH Muhammadiyah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam gugatannya, eks pegawai KPK meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Mereka juga meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

PTUN juga diminta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan Rekomendasi Komnas HAM.

Tak hanya itu, para mantan pegawai KPK itu juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.