Beda Suara Luhut dan Mahfud soal Isu Penundaan Pemilu, Indikasi Retaknya Internal Koalisi Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Saling silang suara ihwal wacana penundaan Pemilu 2024 muncul di kalangan elite politik.

Sebagian ingin pemilu ditunda dengan alasan memprioritaskan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Sebagian lagi berkukuh pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan di 14 Februari 2024.

Perbedaan suara ini pun memunculkan spekulasi soal retaknya soliditas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Beda suara

Paling baru, isu penundaan pemilu digulirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut mengungkap bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Luhut mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar. Namun demikian, ia enggan membuka big data tersebut.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Selain punya big data, Luhut mengaku banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah 'kadrun' lawan 'kadrun', kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," tuturnya.

Luhut bahkan mempertanyakan alasan mengapa Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" katanya.

Sebelum Luhut, isu penundaan pemilu sudah lebih dulu dikemukakan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Sejumlah elite partai juga menyuarakan wacana serupa yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Terkait ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas ihwal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Sejauh ini, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran.

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani baru-baru ini menegaskan bahwa DPR tetap sepakat bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal di 2024.

"Tanggal 14 Februari 2024 jadi mekanisme yang sudah berjalan ya. Kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ketua DPP PDI-P itu mengeklaim, DPR berkomitmen untuk segera membahas perihal anggaran penyelenggaraan pemilu.

Tak kuat pegang kendali

Beda suara elite politik, khususnya di internal kabinet pimpinan Jokowi ini pun disorot oleh banyak pihak.

Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai, perbedaan sikap Luhut dan Mahfud soal penundaan pemilu menunjukkan adanya masalah pada kepemimpinan Jokowi.

"Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Nabil berpandangan, lemahnya kepemimpinan Jokowi menyebabkan menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi.

Sehingga, menurut dia, pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi menteri menjadi anomali.

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," kata Nabil.

Pecahnya internal koalisi?

Memandang hal ini, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, terjadi indikasi perpecahan internal koalisi pemerintahan Jokowi.

Di satu sisi, terdapat pihak-pihak yang memaksakan idenya untuk menabrak konstitusi, di sisi lain ada partai pendukung yang menolak tegas gagasan tersebut.

"Perpecahan internal koalisi pemerintahan ini tampak jelas di setengah akhir periode kedua pemerintahan Jokowi ini," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Situasi semakin rumit karena sikap Jokowi cenderung mencari aman dan ingin menyelamatkan muka sendiri atau face-saving strategy.

Ini dibuktikan dari pernyataan presiden yang bersayap yang mengatakan bahwa dirinya akan patuh pada konstitusi, tapi usulan penundaan pemilu tak bisa dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi.

"Presiden mengeluarkan statement-statement bersayap yang seolah sedang memainkan strategi testing the water," ujar Umam.

Menurut Umam, momentum ini bisa menjadi indikator awal bagi pudarnya pamor kekuatan PDI Perjuangan sebagai sponsor utama koalisi pemerintahan.

Jika PDI-P tidak mampu mengonsolidasikan ulang partai-partai koalisi, kata dia, maka kegaduhan isu penundaan pemilu ini bakal menjadi awal perpecahan yang menyebabkan partai-partai koalisi menyebar mengikuti kepentingan mereka masing-masing.

"Jika kondisi ini berlanjut hingga membuat loyalitas menteri menjadi goyah, di mana kesetiaan mereka tidak lagi kepada presiden namun kepada partai politik maisng-masing, maka presiden akan segera bertransformasi menjadi pemimpin yang kesepian," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Umam, penting bagi Jokowi untuk menegaskan sikapnya soal polemik penundaan pemilu.

Jika presiden diam dan proses politik ini terus bergulir, maka patut diduga dia mendukung usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Agar kontroversi tidak berlanjut, presiden cukup menyampaikan, 'saya minta sudahi wacana penundaan pemilu ini, pemilu tetap akan dijalankan pada 14 Februari 2024 mendatang, sesuai keputusan pemerintah, DPR, dan KPU'," kata dia.