Rakyat Diminta Kompak supaya Wacana Penundaan Pemilu "Game Over"

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menyatakan wacana penundaan pemilu harus dilawan oleh masyarakat demi keberlangsungan praktik demokrasi. Selain itu, dia berharap partai-partai yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 tetap kokoh pada pendiriannya supaya gagasan itu tidak lolos.

"Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah menjaga agar partai-partai penolak penundaan pemilu 2024 tetap kokoh pendirian dan tidak 'masuk angin'," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

Menurut Bawono masyarakat dan kekuatan sipil lain harus terus menyoroti polemik itu demi keberlangsungan demokrasi konstitusional.

"Ini penting untuk terus dilakukan agar para pendukung penundaan pemilu 2024 ciut tidak berani melanjutkan karena menghadapi tekanan publik dan kekuatan kelompok kelompok sipil lain," ujar Bawono.

"Dengan begitu wacana kontroversial ini akan game over sebelum berlanjut di MPR RI," tambah Bawono.

Wacana penundaan pemilu 2024 pertama kali diutarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Wacana itu pun didukung oleh dua ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keduanya beralasan penundaan pemilu patut dipertimbangkan demi momentum perbaikan perekonomian di masa pandemi Covid-19 dan hanya menyampaikan aspirasi dari kelompok pengusaha.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bagian dari koalisi pemerintah menyatakan mereka menolak wacana penundaan pemilu. Namun, mereka mendukung usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dengan alasan klaim bahwa rakyat masih menghendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin.

Sedangkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim juga mempunyai big data yang memperlihatkan dukungan rakyat untuk penundaan pemilu. Namun, baik Muhaimin dan Luhut sampai saat ini tidak membuka big data yang mereka maksud terkait wacana itu.

Bawono menyatakan sampai saat ini dia meragukan apakah para pengusul wacana penundaan pemilu itu memang benar-benar mempunyai landasan tentang big data terkait hal itu. Padahal, sejumlah pakar survei politik dan pengamat sudah meminta Muhaimin dan Luhut membuka big data itu untuk ditelaah bersama-sama.

Hasil survei Litbang Kompas awal Maret 2022 misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244," demikian hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Kemudian, sebanyak 25,1 persen responden mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak. Sementara, hanya 10,3 persen yang mengaku setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 persen menjawab tidak tahu.

Survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022. Adapun sebanyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei. Survei ini menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen.