Salin Artikel

Istana Pastikan Jokowi Tak Ikut Konvoi dengan Pebalap MotoGP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan mengikuti konvoi dengan pebalap MotoGP.

Namun, jika para pebalap akan menjalani konvoi, Istana tidak melarang.

"Tidak ada konvoi yang dihadiri presiden. Kalau pebalap konvoi menuju titik lain silakan," ujar Heru saat dikonfirmasi pada Selasa (15/3/2022).

Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan bakal menyambut beberapa pebalap MotoGP di Jakarta sebelum kompetisi.

Bahkan dikabarkan akan bersama-sama akan melakukan konvoi atau parade pada 16 Maret 2022.

Guna menyiapkan hal tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan bakal melakukan pengamanan maksimal selama acara berlangsung.

Termasuk menyiapkan pengalihan arus lalu lintas ketika parade dilakukan sebagai bagian dari promosi Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, ada 20 pebalap MotoGP yang akan melakukan konvoi menggunakan motor berkeliling bersama Jokowi.

"Kami baru dengan pernyataan dari Pak Sandiaga Uno, tanggal 16 Maret 2022, 20 riders bersama Bapak Presiden akan mempromosikan dengan riding bersama di Jakarta sebelum memulai perlombaan di Mandalika," ucap Zulpan disitat dari Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

"Kepolisian akan mengamankan secara maksimal. Tentunya kami dalam rangkan pengamanan punya prosedur tetap (protap), kehadiran presiden dan protap, tentunya kami akan kerja sama dengan unsur TNI dan Paspampres," katanya.

Zulpan menjelaskan, saat kegiatan berlangsung tak menutup kemungkinan ada diskresi berupa pengalihan arus lalu lintas pada sejumlah kawasan. Harapannya, parade pebalap MotoGP dengan Jokowi bisa berjalan aman dan lancar.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/11332021/istana-pastikan-jokowi-tak-ikut-konvoi-dengan-pebalap-motogp

Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke