Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya.

Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara, terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan dalam tahapan proses perumusan kebijakan, yaitu:

Hambatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang masih rendah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Berikut faktor internal yang menghambat partisipasi masyarakat:

• Masyarakat masih terbiasa pada pola lama, yaitu peraturan tanpa partisipasi warga. Warga hanya menerima dan melaksanakan saja.
• Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi.
• Masyarakat tidak tahu prosedur partisipasi.
• Rendahnya sanksi hukum di kalangan masyarakat.
• Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan publik.

Selain itu, faktor eksternal juga banyak menghambat terwujudnya partisipasi masyarakat. Berikut faktor eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik:

Dampak Negatif Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Dampak negatif rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah:

• Rendahnya efektivitas kebijakan publik.
• Tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh.
• Menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan.
• Tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat.
• Tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.
• Timbulnya gejolak dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
• Terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional dan akan semakin tertinggal dari bangsa lain.
• Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi anarkisme dalam masyarakat.

Referensi

• Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal. Depok: Rajawali Pers
• Dwiyanto, Agus. 2021. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press