Salin Artikel

Pimpin Rapat Evaluasi PPKM, Wapres Minta Vaksinasi Jangan Sampai Kendor

Dalam rapat itu, Ma'ruf meminta seluruh pemangku kebijakan untuk mengintensifkan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat demi memperkuat kekebalan tubuh yang nantinya akan membentuk kekebalan komunitas.

"Wapres meminta kepada seluruh instansi baik TNI, Polri, BIN, Menteri Kesehatan, seluruh stakeholder untuk mengintensifkan vaksinasi agar jangan sampai kendor,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dikutip dari siaran pers.

Masduki menuturkan, hal itu menjadi sorotan karena Ma'ruf mendapat laporan bahwa terdapat kendala dalam vaksinasi akibat disinformasi tentang isu vaksin kedaluwarsa

Ma'ruf meminta isu tersebut dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga pemberian vaksinasi Covid-19 dapat kembali diintensifkan.

“Perlu diintensifkan untuk vaksinasinya, terutama hal yang paling pokok daerah-daerah yang levelnya masih rendah vaksinasinya,” kata Masduki.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat dan mendapatkan vaksinasi.

"Karena ini menjelang Bulan Ramadhan. Untuk itu kami titip supaya kita semua lakukan vaksinasi lengkap dan booster terutama yang lansia dan komorbid sehingga semua saudara-saudara yang melaksanakan ibadah puasa bisa lebih bebas, tentu tidak meninggalkan protokol kesehatan,” kata Luhut.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak usah memilih-milih merek vaksin yang akan dipakai untuk vaksinasi booster karena semuanya sama saja.

Hal senada disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menekankan bahwa seluruh jenis vaksinasi yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang baik.

“Semua vaksinasi yang ada sudah lolos efikasi WHO. Jangan menunggu atau memilih vaksin yang ada,” kata Budi.

“Mudah-mudahan kalau kita bisa disiplin melakukan vaksinasi, mudah-mudahan kondisi kita di bulan puasa bisa jadi lebih baik, agar kita bisa mengkaji kembali apa yang bisa diputuskan di bulan Ramadhan nanti,” imbuh Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/20085331/pimpin-rapat-evaluasi-ppkm-wapres-minta-vaksinasi-jangan-sampai-kendor

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke