Soal Klaim Luhut, Sekjen PDI-P: Menteri Tak Boleh Berpendapat Beda dengan Presiden

Hal ini disampaikan Hasto merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim banyak masyarakat ingin Pemilihan Umum 2024 ditunda.

"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

"Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" imbuh dia.

Hasto menegaskan, para menteri selaku pembantu presiden mesti senapas dengan kepemimpinan Jokowi.

Ia pun mengajak seluruh pihak agar berdisiplin dan bergerak membantu rakyat untuk menciptakan legacy atau warisan kepemimpinan Jokowi.

"Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Hasto.

Di samping itu, Hasto juga mempertanyakan kapasitas Luhut dalam berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024.

Sebab, isu penundaan pemilu bukanlah ranah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, melainkan ranahnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kementerian Dalam Negeri.

"Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," ujar Hasto.

Dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.