Jokowi Sampaikan 3 Arahan untuk Gubernur Se-Indonesia: Dari Penanganan Pandemi hingga IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikannya pada Pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3/2022).

Pertama, terkait penanganan Covid-19, Presiden mengingatkan para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.

“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Jokowi juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah.

Dia meminta agar vaksinasi dosis pertama, dosis kedua hingga vaksinasi booster harus terus dilakukan.

Kedua, Jokowi juga menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para gubernur. Antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.

“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” ujar Jokowi.

Saat ini, menurut Kepala Negara, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada Indonesia.

“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ungkap presiden.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta para gubernur untuk menyesuaikan APBD dengan situasi yang terjadi saat ini.

Dia menegaskan agar penyesuaian mampu dilakukan secara cepat.

“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create, disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelasnya.

Ketiga, dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara.

Jokowi menekankan, pemindahan tersebut bukan berarti ingin meninggalkan DKI Jakarta.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu. Karena negara kita ini besar sekali 17.000 pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta," tegasnya.

"Lalu 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” jelas Jokowi.

Dia mengungkapkan, dengan dibangunnya IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.

“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe