7 Arahan Jokowi Usai Lantik Pimpinan Otorita IKN: Dari Kerja Cepat hingga Libatkan Putra Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membahas ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3/2022) di Istana Merdeka, Jakarta.

Rapat itu dilakukan usai Jokowi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe masing-masing sebagai Kepala Otorita serta Wakil Kepala Otorita IKN pada Kamis.

Dalam rapat tersebut, Jokowi menekankan tujuh arahan kepada jajaran kabinetnya maupun pimpinan Otorita IKN.

Berikut rinciannya :

1. Kenalkan pempin Otorita Nusantara

Rapat dimulai dengan memperkenalkan Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita IKN yang baru dilantik.

Kepada jajaran kabinetnya, presiden menjelaskan bahwa pemilihan keduanya menjadi kombinasi sangat baik.

"Kita baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Pak Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala Otorita. Menurut saya adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik," ujar Jokowi.

"Pak Bambang, beliau memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil, infrastruktur kemudian juga di bidang urban planning, kemudian S-2 dan S-3 pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, finance," jelasnya.

Jokowi pun menyinggung jabatan terakhir Bambang sebagai salah satu vice president di Asia Development Bank (ADB).

Sehingga menurutnya Bambang Susantono punya kemampuan lengkap.

Kemudian, presiden menjelaskan latar belakang dipilihnya Dhony Rahajoe.

Dhony disebutnya telah memiliki pengalaman lengkap di bidang properti.

"Pak Dhony yang mempunyai pengalaman di bidang properti dari A-Z pernah mengalami," tegasnya.

Melihat keahlian dan pengalaman kedua tokoh itu, Jokowi merasa yakin mereka mudah berkoordinasi dengan pimpinan stakeholder terkait.

"Akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Pak Suharso Monoarfa untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU/PR dalam pelaksanaan lapangan terutama di kawasan inti pemerintahan," ungkap Jokowi.

"Dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut. Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak. Baik dari domestik maupun dari luar," lanjutnya.

2. Minta pemimpin Otorita IKN kerja cepat

Setelah diperkenalkan, Jokowi meminta Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bekerja secara cepat.

Presiden menekankan hal teknis terkait kelembagaan harus segera selesai

"Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaan diselesaikan," ungkapnya.

Kemudian, kedua pemimpin pun diminta menyelesaikan persoalan tanah di kawasan IKN Nusantara.

Jokowi meminta Bambang dan Dhony berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil untuk penyelesaian tanah.

"Sehingga bisa secepatnya diselesaikan terkait dengan status tanah IKN, kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," tegas Jokowi.

"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," lanjutnya.

3. Minta pengalihan hak tanah di IKN dihentikan

Selanjutnya, Jokowi memerintahkan agar penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN dihentikan.

Dia menekankan bahwa yang dimaksud adalah menghentikan, tidak sekedar memperketat saya.

"Betul-betul disetop. Bukan hanya memperketat, tapi setop mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN," tegas Jokowi.

"Nanti saya minta Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai hal ini. Baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," tuturnya.

4. Minta pelepasan hutan IKN dipercepat

Tak lupa, presiden meminta pelepasan hutan di kawasan IKN dipercepat.

Sebab hal tersebut berkaitan dengan rencana tata ruang di Kota Nusantara nantinya.

"Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan IKN. Utamanya yang berada di kawasan inti pemerintahan," tegas Jokowi.

5. Minta aturan turunan UU IKN cepat rampung

Kepala negara juga menyinggung tentang proses penyusunan aturan turunan dari Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022.

Menurut kepala negara, aturan-aturan turunan diharapkan bisa selesai pada Maret 2022.

"Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan perintah atau turunan dari UU IKN ini bisa diselesaikan. Kalau bisa di bulan Maret ini selesai," tegas Jokowi.

Sementara itu, terkait sekretariat untuk IKN sebagai mesin birokrasi, Jokowi meminta agar segera dituntaskan.

Dia menyinggung keberadaan sekretariat IKN di Jakarta dan Balikpapan sebaiknya segera selesai.

6. Minta ajak putra daerah isi posisi deputi di IKN

Jokowi melanjutkan, terkait susunan Otorita IKN sebaiknya juga melibatkan peran putra-putra daerah.

Mereka dapat mengisi posisi deputi dalam struktur Otorita IKN.

"Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," tegasnya.

7. Minta pemindahan ibu kota disosialisasikan dengan baik

Menutup sambutannya, presiden meminta jajaran kabinetnya dan pimpinan Otorita IKN mengomunikasikan alasan pemindahan ibu kota secara baik.

Jokowi menjelaskan sejumlah poin sosialisasi yang harus ditekankan.

"Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa," ungkapnya.

"PDB ekonomi 58 persen di Jawa. Juga disampaikan Jakarta pun akan kita perbaiki, bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi itu," tambah Jokowi.