Salin Artikel

Dinilai Mendesak, Pimpinan DPR Harap Jokowi Segera Umumkan Nama Kepala Otorita IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap Presiden Joko Widodo segera mengumumkan sosok Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Tujuannya, agar pembangunan IKN Nusantara itu dapat segera dieksekusi.

"Ini katanya kebutuhan yang mendesak. Ya ini mungkin ada pertimbangan dari presiden untuk juga segera (mengumumkan) agar semua bisa berjalan dan itu ya kita dukung," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Pengumuman nama Kepala Badan Otorita sebelumnya santer dikabarkan akan dilakukan berbarengan dengan perombakan kabinet atau reshuffle. Namun belakangan, reshuffle dikabarkan akan dilaksanakan pada akhir Maret 2022.

Terkait rencana reshuffle, Dasco mengaku, hingga kini belum mengetahui kapan hal itu akan terjadi. Termasuk, rencana Presiden Jokowi mengumumkan sosok Kepala Badan Otorita.

"Sampai hari ini saya belum dapat informasi, tapi saya memang dengar ini kebutuhan yang mendesak," imbuh dia.

Hanya saja, ia menegaskan bahwa penunjukan kepala badan otorita maupun reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mengumumkan ihwal penunjukan kepala badan otorita.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kemungkinan akan dilantik pekan ini oleh Presiden Jokowi.

Menurut Wandy, pelantikan kemungkinan dijadwalkan dalam sehari atau dua hari ke depan.

"Iya kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Tetapi saya belum dapat memastikan," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Sebelumnya Wandy menjelaskan, Kepala Badan Otorita IKN akan berkantor di Jakarta dan Balikpapan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/16052741/dinilai-mendesak-pimpinan-dpr-harap-jokowi-segera-umumkan-nama-kepala

Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke