Siapa Mau Tunda Pemilu?

Ia tak tegas dan ‘ngegas’ seperti sebelumnya. Tapi memberi ruang wacana ini berkembang.

Sejak disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus menjadi perdebatan.

Usulan ini menuai banyak kritik dan menjadi polemik. Gagasan ini ditentang banyak kalangan, tak hanya aktivis, namun juga rakyat kebanyakan.

Gelombang penolakan terus disuarakan para aktivis, organisasi pro demokrasi, pakar tata negara.

Partai politik yang sebenarnya ‘diuntungkan’ jika usulan ini dilaksanakan, juga menyuarakan penolakan. Tak hanya partai oposisi, namun juga mayoritas partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi.

Hampir semua partai politik yang ada di ‘Senayan’, kecuali PKB, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), menolak dan menentang usulan yang dianggap mengangkangi demokrasi dan konstitusi ini.

PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

Selain dianggap melanggar konstitusi, ide menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan juga dinilai mengkhianati reformasi.

Pasalnya, semangat reformasi adalah pembatasan kekuasaan agar siapapun yang memimpin negeri ini tidak menyalahgunakan wewenang dan menjadi tirani.

Tak bisa dibenarkan

Selain tak beralasan, penundaan Pemilu 2024 juga tak memiliki dasar yang bisa dibenarkan.

Sejumlah pakar hukum tata negara menyatakan, ‘pelanggaran’ atas konstitusi hanya bisa dilakukan jika negeri ini dalam keadaan darurat dan demi kepentingan rakyat.

Dalih perbaikan ekonomi akibat pandemi dianggap hanya akal-akalan dan alasan yang dicari-cari.

Pasalnya, pada 2020, pemerintah tetap keukeuh menggelar pilkada serentak meski kala itu pandemi tengah memuncak. Pemerintah mengabaikan masukan dan desakan dari masyarakat agar pilkada ditunda.

Klaim bahwa menunda Pemilu 2024 adalah keinginan banyak orang juga terbantahkan. Pasalnya, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas responden menginginkan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.

Survei yang digelar pada 25 Februari-1 Maret 2022 juga menunjukkan mayoritas masyarakat menolak usulan perpanjangan masa jabatan. Publik tetap menginginkan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai rencana awal.

LSI menyatakan, 68-71 persen responden yang diwawancarai menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi maupun pemulihan ekonomi.

Sementara responden yang mendukung penundaan pemilu hanya sekitar 26,9 persen.

Bukan yang pertama

Isu perpanjangan masa jabatan presiden ini bukan kali pertama disuarakan. Sebelumnya, isu ini pernah mengemuka beberapa kali.

Sebelum Cak Imin, gagasan ini pernah disuarakan Menteri Investasi Bahlil Lahaladia pada Januari 2022 lalu.

Sama seperti Cak Imin, pembantu Presiden Jokowi ini juga menggunakan dalih perbaikan ekonomi.

Sebelum Bahlil, isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga sempat muncul ke permukaan.

Isu perpanjangan masa jabatan sempat ramai pada 2019. Kala itu Jokowi sempat melontarkan pernyataan pedas, bahwa mereka yang mewacanakan itu ingin menjerumuskan dia.

Awal 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden menyeruak lagi ke permukaan. Jokowi kembali menegaskan bahwa dia tidak berniat dan tak berminat.

Sejak masa kepemimpinan Jokowi periode kedua, isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah bergulir beberapa kali.

Presiden Jokowi juga sudah memberikan tanggapan atas wacana ini. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kali ini sikap Jokowi atas wacana ini tak terang dan tak lantang.

Sama seperti sebelumnya, Jokowi memang menyatakan akan tunduk pada konstitusi. Namun pernyataan Jokowi tak hanya sampai di sini.

Dengan dalih demokrasi, ia mengaku tak bisa melarang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang terus berkembang.

Padahal sebelumnya, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa isu perpanjangan masa jabatan ibarat menampar muka dan ingin menjerumuskan dia. Namun kini, ia menganggap wacana ini adalah bagian dari demokrasi.

Mengapa sikap Jokowi berubah? Apa benar Jokowi sendiri yang menginginkan penundaan pemilu ini?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (9/3/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.