Ketua DPD Minta Parpol Tak Bikin Gaduh dengan Wacana Menunda Pemilu

Menurut La Nyalla, partai-partai politik semestinya menahan diri untuk tidak menggoreng isu tersebut karena masyarakat tengah menghadapi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," kata La Nyalla dalam siaran pers, Selasa (8/3/2022).

La Nyalla mengingatkan, pemerintah sudah menegaskan bahwa tidak pernah membahas rencana menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah berulang kali menyatakan bahwa dirinya tidak berminat dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," kata La Nyalla.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. .

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin kemarin.

“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” ujar dia.

Selama ini yang terjadi, kata Mahfud, Jokowi telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran.