Mengingat Lagi Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Peran Soeharto...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Keppres itu diteken Jokowi pada 24 Februari 2022.

Beleid tersebut mengatur penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret, merujuk pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara," demikian kutipan Keppres Nomor 2 Tahun 2022.

Keppres itu menjadi sorotan lantaran tidak mencantumkan nama Presiden Soeharto. Padahal, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dikenal publik turut melibatkan sosok presiden kedua RI itu.

Poin c konsiderans keppres hanya menyebutkan, Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Disebutkan pula dalam poin tersebut bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, serta segenap komponen bangsa Indonesia lainnya.

Dari keseluruhan isi keppres, tidak ada penyebutan nama Soeharto yang saat Serangan Umum 1 Maret 1949 masih berpangkat Letkol.

Lantas, seperti apa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebenarnya? Apa peran Soeharto dalam peristiwa tersebut?

Mengenang Serangan Umum 1 Maret

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan respons atas Agresi Militer Belanda ke-II.

Peristiwa ini bermula dari pendudukan Belanda terhadap Yogyakarta yang kala itu berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia.

Adapun ibu kota negara dipindah dari Jakarta karena situasi yang tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Jelang Serangan Umum 1 Maret, situasi Yogyakarta sebagai ibu kota sangat tidak kondusif.

Belanda menyebarkan propaganda ke dunia internasional bahwa RI sudah hancur dan tentara Indonesia sudah tidak ada.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat lantas mengirimkan surat kepada Panglima Besar TNI, Jenderal Soedirman, untuk meminta izin diadakannya serangan.

Permintaan itu disetujui Soedirman. Ia pun meminta Sri Sultan HB IX berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III untuk melakukan serangan.

Pasukan yang terdiri dari TNI dan rakyat pun mengingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana serangan balik terhadap tentara Belanda.

Setelah perencanaan yang matang, tepat pukul 06.00 WIB 1 Maret 1949 sirine dibunyikan, tanda serangan dimulai.

Serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Dalam penyerangan ini, Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro.

Sementara, sektor timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dipimpin Mayor Sardjono, dan sektor utara oleh Mayor Kusno. Lalu, sektor kota dipimpin olej Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.

Dalam waktu singkat, Belanda berhasil dipukul mundur dan meninggalkan pos-pos militer mereka. Sejumlah persenjataan yang dimiliki Belanda pun berhasil direbut tentara Indonesia.

Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 WIB, sebagaimana yang telah direncanakan, seluruh pasukan TNI mundur dan kembali menuju pangkalan gerilya.

Serangan ini bertujuan untuk membuktikan ke dunia internasional bahwa TNI masih ada. Meski hanya menguasai Yogyakarta selama 6 jam, serangan ini berhasil memperlihatkan eksistensi tentara Indonesia.

Situasi ini membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena mampu memperkuat posisi tawar RI dalam perundingan.

Peran Soeharto

Versi lain menyebutkan bahwa Soeharto turut menggagas peristiwa Serangan Umum 1 Maret.

Dalam buku otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Soeharto mengatakan bahwa dia marah setelah mendengar siaran radio pada awal Februari 1949 yang melaporkan tentang perdebatan antara delegasi Indonesia dan Belanda di PBB.

Saat itu, perwakilan Belanda menyatakan di depan PBB kalau Republik Indonesia dan TNI sudah hancur.

Belanda juga mengeklaim berhasil menguasai Ibu Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948 lewat Agresi Militer ke-II. Tak hanya itu, Belanda juga menyampaikan bahwa mereka menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Bangka Belitung.

Lewat bukunya, Soeharto lantas mengatakan dia menggagas Serangan Umum 1 Maret.

Namun demikian, klaim Soeharto itu diragukan sejumlah kalangan. Menurut Batara R. Hutagalung yang menulis buku Serangan Umum 1 Maret 1949: Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat, Soeharto saat itu masih punya atasan yakni Kolonel Bambang Soegeng sebagai Komandan Divisi III.

Bersamaan dengan itu, Panglima Jenderal Soedirman juga masih bergerilya.

Sejumlah sejarawan juga meragukan bahwa Soeharto menjadi penggerak utama Serangan Umum 1 Maret lantaran pangkat dan kewenangan serta jumlah pasukan yang dipimpin Soeharto saat itu masih terbatas.

Kata pemerintah

Pemerintah pun telah angkat bicara terkait perdebatan Keppres Nomor 2 Tahun 2022 yang tak mencantumkan nama Soeharto.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, keppres tersebut bukanlah buku sejarah. Oleh karenanya, tidak memuat banyak nama yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Mahfud menjelaskan, hanya tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dimasukkan dalam bagian konsiderans Keppres Nomor 2 Tahun 2022.

Mereka yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.

Menurut Mahfud, ini serupa dengan teks Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, meski upaya memerdekakan Indonesia diperjuangkan oleh puluhan orang yang tergabung dalam BPUPKI.

"Ini adalah penentuan hari krusial dan hanya menyebut yang paling atas sebagai penggagas dan penggerak tanpa menghilangkan peran Soeharto sama sekali," kata Mahfud dalam keterangan video, Kamis (3/3/2022).

Meski tak tercantum dalam Keppres, sejumlah nama seperti Abdul Haris Nasution, Wiliater Hutagalung, termasuk Soeharto, dicantumkan dalam naskah akademik yang disusun untuk membuat keppres tersebut.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menegaskan, jejak sejarah keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hilang meski tak disebut di dalam keppres.

"Jejak sejarahnya tidak hilang dan ditulis di dalam buku, bahkan pernah di satu halaman itu nama Pak Harto ditulis dua kali di halaman 51, itu satu halaman saja tertulis nama Soeharto dua kali, jadi tidak hilang jejak sejarah," kata Mahfud.