Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mewujudkan demokrasi Pancasila adalah peran dan tanggung jawab bersama. Sehingga, tegaknya demokrasi Pancasila tidak lepas dari unsur-unsur yang membangunnya.

Berikut Unsur-unsur Penegak Demokrasi:

Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum atau rechtstaat. Perlindungan hukum bagi warga negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia.

Konsep negara hukum dapat dicirikan dengan beberapa hal, yaitu:

• Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
• Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
• Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara.
• Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

Lebih lanjut, terdapat beberapa ciri negara hukum yang dikemukakan dalam konferensi Internasional Commission of Jurists di Bangkok, yaitu:

• Perlindungan konstitusional yang menyatakan bahwa selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh hak-hak yang dijamin.
• Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
• Adanya pemilihan umum yang bebas.
• Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
• Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.
• Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Dapat dikatakan, negara hukum dalam arti formal adalah penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara. Sementara, negara hukum dalam arti material adalah aspek keadilan harus diperhatikan sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi, selain penegakan hukum itu sendiri.

Masyarakat Madani

Sebuah masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat madani apabila masyarakat tersebut bersikap terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, kritis, serta aktif.

Tatanan nilai dalam masyarakat madani yaitu kebebasan dan kemandirian menjadi pengaruh yang sangat melekat baik secara internal maupun secara external terhadap demokrasi.

Masyarakat madani mengharuskan adanya keterlibatan warga negara atau civic enggagement melalui asosiasi-asosiasi sosial yang didirikan secara sukarela. Keterlibatan warga negara menumbuhkan sikap terbuka, percaya, dan toleran antarindividu dan antarkelompok yang berbeda.

Masyarakat madani menjadi sangat penting bagi bangunan politik demokrasi. Masyarakat madani dapat menjadi penyeimbang kekuasaan negara yang memiliki kecenderungan koruptif.

Aliansi Kelompok Strategis (Infrastruktur Politik)

Unsur lain yang mendukung tegaknya demokrasi adalah aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya media atau pers yang bebas dan bertanggung jawab. Unsur ini sering disebut sebagai infrastruktur politik.

Partai politik adalah lembaga politik yang anggotanya memiliki tujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya.

Sedangkan, kelompok gerakan diperankan oleh organisasi masyarakat di mana sekumpulan orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi memiliki orientasi dalam memberdayakan warganya.

Serupa dengan kelompok gerakan, kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang berada dalam sebuah wadah organisasi berdasarkan kriteria profesionalitas dan keahlian atau keilmuan tertentu.

Ketiga kelompok ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap demokrasi jika organisasi ini berperan secara kritis dan independen dalam menyuarakan misi dan kepentingannya. Sebaliknya, jika organisasi ini menyuarakan aspirasi secara anarkis dan primordial, maka keberadaannya justru akan menjadi ancaman bagi demokrasi.

Referensi

• Nadrilun. 2012. Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka