Perkara Eks Pejabat Ditjen Pajak Dadan Ramdani Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Hal itu, disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri. Perkara Dadan Ramdani terkait kasus suap dalam pemeriksaan perpajakan di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan tahun 2016-2017.

Dengan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, itu artinya jaksa penuntut umum (JPU) KPK dan Dadan Ramdani sebagai terdakwa telah menerima vonis enam tahun penjara yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 4 Februari 2022.

"Perkara dengan terdakwa Dadan Ramdani telah memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3/2022).

Dengan demikian, Dadan akan menjalani pidana selama enam tahun penjara sebagaimana putusan majelis hakim.

Tim Jaksa Eksekutor KPK, kata Ali, akan segera melakukan eksekusi terhadap eks Pejabat Ditjen Pajak itu untuk segera dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Jaksa eksekutor KPK segera lakukan eksekusi atas putusan majelis hakim tersebut," ucap Ali.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa Dadan terbukti melakukan tindak pidana korupsi penerimaan suap untuk merekayasa nilai pajak sejumlah pihak bersama mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno.

“Mengadili terdakwa II Dadan Ramdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 4 Februari lalu.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Dadan Ramdani berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” sambungnya.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda senilai Rp 300 juta sibsidair 2 bulan kurungan padanya.

Vonis penjara tersebut sesuai dengan tuntutan JPU KPK. Namun putusan denda lebih rendah. Sebelumnya jaksa meminta agar Dadan dijatuhi denda senilai Rp 350 juta.

Dalam perkara itu  majelis hakim juga menyatakan Dadan menikmati uang hasil suap. Maka ia dijatuhi pidana pengganti untuk mengembalikan uang tersebut kepada negara.

"Menjatuhkan pidana tambahan senilai Rp 3,375 miliar dan 1,095 juta dollar Singapura yang dihitung dengan kurs tengah dollar Singapura Bank Indonesia tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.227 per dollar Singapura,” kata hakim.

Jika dihitung maka pidana pengganti yang mesti dibayar Dadan senilai Rp 14,573 miliar.

Dalam perkara itu Dadan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Ia disebut terbukti menerima suap untuk merekayasa nilai pajak dari tiga pihak yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP), PT Jhonlin Baratama (JB), serta PT Bank Pan Indonesia (Panin).

Suap itu diterima bersama Angin dan tim pemeriksa pajak, yaitu Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian.

Pola yang digunakan adalah Dadan dan Angin mendapat bagian 50 persen dari semua commitment fee yang diberikan. Separuhnya kemudian dibagi rata oleh para tim pemeriksa pajak.