Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara: Pemerataan Ekonomi hingga Populasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, butuh keberanian untuk mengeksekusi proyek pemindahan ibu kota negara.

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai dari pemerataan ekonomi hingga populasi.

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Jokowi mengungkap, saat ini, 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau.

Masyarakat berbondong-bondong ingin tinggal di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena daya tarik ekonominya tinggi.

Harapannya, memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi magnet baru ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja.

"Bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," ujar Jokowi.

Selain itu, pemindahan ibu kota didasari dari tidak meratanya populasi penduduk Indonesia. Jokowi mengungkap, 56 persen atau 156 juta penduduk RI berkutat di Pulau Jawa.

Oleh karenanya, supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi, infrastruktur, dan populasi, presiden ingin pembangunan ibu kota baru segera dieksekusi.

"Kita putuskan yang namanya ibu kota negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," kata dia.

Jokowi mengatakan, rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara bukan tiba-tiba.

Gagasan ini sudah ada sejak lama, bahkan ketika RI dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tahun 1957, Soekarno mengusulkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Gagasan ini tak terwujud karena terjadi pergolakan pada saat itu.

Rencana pemindahan ibu kota negara berlanjut di rezim Soeharto. Jokowi mengatakan, saat itu Soeharto hendak memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.

Namun, rencana tersebut lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan di tahun 1997-1998.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan, kajian soal pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak lama.

"Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi," kata dia.

Adapun proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara rencananya dimulai pertengahan tahun 2022.

Presiden pernah mengatakan, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2024.

Pada tahun tersebut, kemungkinan yang lebih dahulu pindah adalah istana negara dan sejumlah kementerian.

"Pindahnya bertahap. (Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Rabu (19/1/2022) sebagaimana dilansir dari pemberitaan KompasTV.

Dia pun memperkirakan, proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun.