Salin Artikel

Kenangan Indonesia-Ukraina Saling Bantu di Masa Sulit

Ukraina berharap negara-negara Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bersedia membantu mereka menghadapi Rusia. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan saat ini merasa negaranya ditinggalkan seorang diri untuk menghadapi Rusia.

Indonesia yang saat ini menjadi Ketua Forum G20 diminta untuk mengambil sikap atas konflik itu. Sejumlah kalangan mengharapkan Indonesia berperana aktif untuk segera meredam konflik melalui forum itu supaya tidak meluas dan berdampak terhadap negara lain.

Di masa lalu, Indonesia dan Ukraina saling tolong ketika satu sama lain berada dalam kondisi kesulitan.

Contohnya pada 2014 silam ketika peperangan antara Angkatan Bersenjata Ukraina dan kelompok separatis di timur Ukraina. Saat itu dilaporkan lebih dari 6.000 orang tewas dan 11.000 warga Ukraina cedera dalam peperangan itu.

Sejumlah elemen di Indonesia lantas mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Tetiana Motsyk, Sekretaris III Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia, di Jakarta, 10 Maret 2014.

Pertempuran antara militer Ukraina dengan kelompok separatis ketika itu membuat sekitar 1 juta warga yang tinggal di wilayah konflik terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sebanyak 100.000 orang di antaranya memerlukan bantuan kesehatan.

Indonesia saat itu mengirimkan obatan-obatan yang disumbangkan dua perusahaan Indonesia: Sanbe Farma dan Novell Pharmaceutical Laboratories. Perusahaan penerbangan Ukraina, Ukraina Air Alliance, membantu pengiriman obat-obatan tersebut.

”Kontribusi kemanusiaan Indonesia pada masa sulit dalam sejarah Ukraina ini menjadi bukti hubungan persahabatan kedua negara. Meskipun Ukraina dan Indonesia secara geografis terpisah jauh, kedua negara memiliki kemauan yang sama untuk hidup dalam aturan yang berdasarkan hukum masyarakat demokratis. Indonesia dan Ukraina sama-sama memiliki sejarah perjuangan demi kedaulatan,” kata Motsyk.

Indonesia dan Ukraina memiliki sejarah saling mendukung selama masa-masa sulit. Pada 17 Januari 1946, delegasi Ukraina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat tentang aksi militer Inggris dan Jepang yang terlibat dalam operasi militer melawan rakyat Indonesia.

Perwakilan Ukraina yang saat itu masih berada di bawah payung Uni Soviet meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki aksi militer terhadap Indonesia yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan, berdasarkan Pasal 34 Piagam PBB.

Pernyataan delegasi Ukraina saat itu juga mengejutkan Perdana Menteri Indonesia Sutan Syahrir. Syahrir mengatakan tidak menyangka Ukraina akan menyampaikan persoalan itu di DK PBB.

Akan tetapi, ketika itu Inggris berhasil meyakinkan sebagian besar anggota DK PBB mereka sedang menjembatani dialog antara pihak Republik Indonesia dan Belanda. Usulan Ukraina supaya PBB membentuk "Komisi Penyelidik" untuk Indonesia gagal.

Meski begitu, persoalan yang diangkat oleh Ukraina memberi gambaran kepada para anggota DK PBB kalau ada sebuah negara yang baru merdeka dengan nama Republik Indonesia dan mempunyai pemerintahan. Hal itu terbukti setelah 16 bulan kemudian DK PBB mengecam aksi militer Belanda yang menyerbu wilayah Republik Indonesia yang sudah disepakati dengan Perjanjian Linggajati.

Pada 2006, Ukraina memberikan bantuan kemanusiaan ke Indonesia setelah penduduk Indonesia mengalami musibah bencana alam. Terkait agresi eksternal pada 2014 yang terjadi di Ukraina, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyuarakan dukungan bagi kedaulatan dan integritas wilayah negara Ukraina.

Sumber:

KOMPAS edisi 11 Maret 2015: "Krisis Ukraina: Indonesia Berikan Bantuan Kemanusiaan"

KOMPAS edisi 24 Oktober 1982: PBB dan perjuangan kemerdekaan Indonesia

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/10130031/kenangan-indonesia-ukraina-saling-bantu-di-masa-sulit

Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke