Salin Artikel

Beberapa Faktor yang Bikin Kepuasan Publik Tinggi terhadap Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf di Bidang Politik dan Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas Januari 2022 menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presifen Ma’ruf Amin di bidang politik dan keamanan.

Hasil survei kepuasan publik di bidang politik dan keamanan Januari 2022 mencapai 77,6 persen.

Angka itu meningkat hampir 7 persen dibanding hasil survei Litbang Kompas sebelumnya, Oktober 2021 yang berada di angka 70,8 persen.

Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tersebut.

“Ini tidak lepas dari keberhasilan konsolidasi politik di tataran elite yang memang cukup apik dan terjaga stabilitasnya,” sebut Eren dalam tayangan YouTube Harian Kompas yang dirilis Selasa (22/2/2022).

Eren menyebut, keberhasilan itu tampak dari penyelesaian polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hal itu menuai banyak respons publik, dan berhasil diselesaikan secara apik sehingga eks pegawai KPK mau bergabung dengan Polri. Nah (penyelesaian) itu cukup mulus,” ungkapnya.

Eren memaparkan, apresiasi publik di bidang politik dan keamanan pada kinerja pemerintah juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional.

“Putusan itu berhasil meredam polemik yang bergulir sepanjang beberapa waktu lalu dan menjadi kemenangan publik atas kekisruhan UU Cipta Kerja,” kata dia.

Di bidang keamanan, lanjut Eren, publik merasa bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menjamin keamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

“Perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan aman dengan segala kekurangannya meski di tengah pandemi Covid-19, tapi bisa kita rayakan dengan khidmat,” jelasnya.

Faktor terakhir yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan publik di bidang keamanan adalah pernyataan untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

“Ini jadi momentum penting yang dilihat publik secara positif terhadap keberpihakan pemerintah dalam penanganan gerakan-gerakan separatis itu,” imbuhnya.

Diketahui survei Litbang Kompas dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 17-30 Januari 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Responden dipilih dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,8 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/14150771/beberapa-faktor-yang-bikin-kepuasan-publik-tinggi-terhadap-kepemimpinan

Terkini Lainnya

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke