Pemerintah Dinilai Belum Punya Langkah Konkret Lindungi Masyarakat Adat Terdampak IKN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai, sejauh ini langkah konkret tersebut belum tampak, kendati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengklaim bahwa koordinasi untuk perlindungan masyarakat adat telah ditempuh di internal pemerintah.

“Koordinasi di internal pemerintah barangkali terjadi. Tapi kami tidak tahu, apakah koordinasi itu efektif memastikan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di lokasi IKN betul-betul dijalani dengan serius," jelas Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Pengurus Besar AMAN, Muhammad Arman, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Saat ini, langkah konkret pemerintah melindungi masyarakat adat di kawasan IKN hanya dapat diukur dari keberadaan regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat.

Keberpihakan itu semestinya tercermin dalam sebuah regulasi yang sanggup menjamin bahwa IKN di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara tidak akan merampas wilayah adat, ruang hidup, identitas budaya, hingga hak kerja tradisional mereka sebagai petani dan peladang.

"Sejauh ini kami tidak melihat ada komitmen yang sungguh-sungguh selain sekadar lip service," ujar Arman.

"Yang bisa diukur itu bukan ucapan atau rapatnya tapi tindakan konkretnya, melalui satu kebijakan yang memastikan ruang hidup masyarakat adat dan ruang hidup rakyat di sana tidak terekesklusi dengan pembangunan IKN," pungkasnya.

Dalam rapat di DPR pada Kamis (17/2/2022) kemarin, Menteri Siti mengklaim bahwa pihaknya, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terus melakukan komunikasi terkait masyarakat adat terdampak IKN.

Kementerian LHK juga disebut akan terus mengikuti perkembangan komunikasi pemindahan IKN dengan masyarakat adat.

Sebelumnya, AMAN memperkirakan sedikitnya 20.000 masyarakat adat akan menjadi korban proyek ibu kota negara(IKN) baru di Kalimantan Timur.

Sekitar 20.000 masyarakat adat itu terbagi dalam 21 kelompok/komunitas adat, 19 kelompok di Penajam Paser Utara dan 2 di Kutai Kartanegara.

AMAN menilai, UU IKN bakal menjadi alat legitimasi perampasan wilayah dan pemusnahan entitas masyarakat adat di sana, karena tak memuat klausul penghormatan dan perlindungan masyarakat adat yang terdampak proyek IKN.

Data Bappenas RI memprediksi, sedikitnya 1,5 juta orang bakal dipaksa migrasi secara bertahap ke IKN di Kalimantan Timur untuk menunjang kegiatan ibu kota baru.

Sekali lagi, keadaan ini bakal semakin mengasingkan masyarakat adat.

Belum tentu mereka bakal bisa bersaing secara ekonomi dengan para pendatang dari Jakarta itu, karena selama ini ekonomi mereka bergantung pada ruang hidup tradisional mereka: hutan, sawah, kebun, sungai, dan laut.

"Ketika masyarakat adat kehilangan tanah, pada saat yang sama mereka kehilangan pekerjaan tradisional mereka. Sama saja masyarakat adat yang berada di lokasi IKN akan menjadi budak-budak," jelas Arman.