Salin Artikel

Profil Lengkap 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027 telah ditetapkan.

Tujuh komisioner tersebut lolos proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi II DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ada 14 calon komisioner KPU yang mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan. Namun, hanya tujuh yang lolos dan ditetapkan sebagai komisioner KPU RI.

Dari tujuh nama, hanya ada satu petahana. Sisanya didominasi dari komisioner KPU daerah.

Kemudian, dari tujuh komisioner terpilih, hanya satu yang perempuan, sedangkan enam lainnya laki-laki.

Nama-nama tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dilantik.

Berikut profil singkat tujuh komisioner KPU RI terpilih periode 2022-2027.

1. Hasyim Asy'ari

Hasyim menjabat sebagai komisioner KPU RI sejak 2016 lalu. Kala itu, ia masuk melalui sistem pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Komisioner KPU RI Husni Kamil Malik yang meninggal dunia.

Jabatan Hasyim sebagai Komisioner KPU RI berlanjut di periode selanjutnya, yakni 2017-2022.

Dikutip dari laman resmi KPU RI, Hasyim merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasyim menamatkan studi S1 sebagai sarajana hukum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto pada 1995. Ia lantas melanjutkan studi magister sains bidang ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan rampung tahun 1998.

Pada 2012, Hasyim meraih gelar doktoral dibbidanh sosiologi politik University of Malaya, Malaysia.

Selain terjun di bidang kepemiluan, pria kelahiran Pati, 3 Maret 1973 itu juga aktif di kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

2. Mochammad Afifuddin

Saat ini, Afif masih menjabat sebagai anggota Bawaslu RI. Ia memimpin divisi pengawasan dan sosialisasi.

Afif menamatkan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2004. Sementara, gelar magister Ilmu Politik didapat Afif dari Universitas Indonesia tahun 2007.

Afif memulai karier di bidang kepemiluan dengan bergabung sebagai anggota Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ( Seknas JPPR).

Selama 2013-2015, Afif diberi mandat sebagai Koordinator Nasional (Kornas) JPPR. Kemudian, pada 2015-2017, ia menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR.

Afif sempat mengajar di jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga pernah aktif sebagai salah satu Board of Director Asian Network for Free Elections (ANFREL), lembaga pemantau Asia yang berkantor di Bangkok.

3. Betty Epsilon Idroos

Betty menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018. Jabatannya baru akan berakhir pada 2023.

Dilansir dari laman Alumni IPB, Betty lahir dan besar di Medan. Ia menempuh studi S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan sosial-ekonomi.

Ia lantas melanjutkan studi S2 di jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Betty mengawali kariernya di KPU DKI sebagai anggota divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih serta parisipasi masyrakat. Kariernya terus menanjak hingga terpilih sebagai Ketua KPU DKI Jakarta.

4. Yulianto Sudrajat

Sejak tahun 2018 Yulianto menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Jabatan itu seharunya berakhir pada 2023.

Dikutip dari laman resmi KPU Jawa Tengah, Yulianto mendapat gelar magister dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Yulianto merupakan wartawan Radar Jember. Pria kelahiran Sukoharjo, 9 Juli 1973 itu lantas melanjutkan karier sebagai Deputy Branch Manager PT Tiga Serangkai Surakarta selama 2003-2007.

Setelahnya, Yulianto menjadi Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo selama dua periode, yakni 2008-2013 dan 2013-2018.

5. Parsadaan Harahap

Parsadaan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu.

Dikutip dari laman resmi Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan menyelesaikan studi S1 jurusan Agronomi Universitas Bengkulu Tahun 1999. Sementara, gelar magister ia raih tahun 2011 dari jurusan Ilmu Administrasi universitas yang sama.

Karier Parsadaan di bidang kepemiluan dimulai sejak tahun 2003. Selama hampir 10 tahun ia menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Bengkulu yakni periode 2003-2008 dan 2008-2012.

Pada 2011-2013, Parsadaan bahkan menjabat sebagai ketua KPU provinsi tersebut.

Setelahnya, ia beralih ke Bawaslu dan menjadi ketua periode 2012-2017 dan berlanjut hingga saat ini.

6. Idham Holid

Idham saat ini masih menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Ia memimpin divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat.

Idham bukanlah sosok baru di bidang kepemiluan. Selama 15 tahun yakni 2003-2018, ia menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Bekasi.

Dalam perjalanannya, selama 2013-2018 ia dipercaya sebagai ketua kpu kabupaten tersebut.

Idham menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam (Unisma) 45 Bekasi. Sedangkan gelar magister dan doktor ia peroleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia.

7. August Mellaz

August Mellaz merupakan satu-satunya komisioner KPU RI terpilih yang bukan dari kalangan penyelenggara pemilu.

Selama ini ia dikenal sebagai pegiat pemilu dari masyarakat sipil. August diketahui menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

August juga pernah terlibat menjadi tim seleksi anggota Bawaslu daerah dan menjadi fasilitator dalam orientasi jajaran anggota KPU.

Adapun pendidikan terakhirnya ditempuh di Universitas Nasional Jakarta program Magister Ilmu Politik.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/18102391/profil-lengkap-7-komisioner-kpu-ri-periode-2022-2027

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke