Ditanya DPR Soal Penebangan Hutan Bakau, Menteri LHK Nyatakan Itu Sudah Dilarang

Ia lalu menanyakan apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan izin penebangan itu.

"Sebelum kami mempersilakan Saudari Menteri untuk menyampaikan penjelasan. Saya mau tanya sedikit. Apakah masih ada, apakah masih ada dikeluarkan izin penebangan hutan bakau di Indonesia? Silakan dijawab dulu," kata Sudin saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri LHK, Kamis (17/2/2022).

Siti menjawab bahwa pihaknya sudah melarang penebangan hutan bakau. Namun, Siti mengakui bahwa ada beberapa wilayah yang memiliki otoritas tersendiri terkait perizinan itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

"Tentang bakau itu memang ada wilayah-wilayah yang menjadi otoritas kehutanan KLHK. Ada wilayah yang menjadi otoritas pemerintah daerah. Kami sudah meminta untuk tidak dilakukan izin-izin bagi tanaman mangrove, tetapi memang menurut UU, peraturan UU, masih izin-izin itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah," jawab Siti.

Kendati demikian, pihak KLHK  tidak akan tinggal diam menyikapi perizinan pemerintah daerah tersebut. KLHK tengah mempelajari soal perizinan penebangan hutan bakau yang diduga masih terjadi di sejumlah daerah.

"Jadi, kami sedang mempelajari, itu yang kami sedang dorong dalam program untuk mangrove government, tata kelola mangrove. Memang complicated, Ketua. Sebab, tambak-tambaknya kan izinnya di pemda. Seperti itu, ini sedang dikelola," kata Siti.

Sudin menyatakan, dia memahami perizinan pemerintah daerah untuk penebangan hutan bakau sebagai lahan tambak. Akan tetapi, politikus PDI-P itu mengingatkan Siti bahwa negara, dalam hal ini Kementerian LHK, bertugas melindungi lingkungan dan kelestarian alam.

Karena itu, tidak boleh lagi ada perizinan penebangan hutan bakau yang seolah 'melegalkan pelanggaran'.

"Kita tidak boleh melegalkan pelanggaran," ujar Sudin.

Sudin lalu bertanya tentang penebangan hutan bakau untuk kayu bakar. Sudin meminta Siti untuk memberi klarifikasi apakah benar dugaan penebangan hutan tersebut masih terjadi.

Siti memastikan bahwa penebangan semacam itu tidak mendapatkan izin KLHK.

"Kalau dia terkait dengan kawasan, itu sudah pasti enggak boleh. Dan tidak ada, dan kena Gakkum (Penegakkan hukum)," jawab Siti.

"Izinnya, dikeluarkan tidak oleh KLHK?" tanya Sudin lagi.

"Tidak, Ketua," jawab Siti.

Sudin menyatakan heran lantaran dia mendengar bahwa KLHK memberikan izin kepada beberapa perusahaan penebang kayu di Sumatera.

"Setahu saya, dulu ada dikeluarkan, kalau enggak salah hampir 30 perusahaan. Sebagian besar di bagian Sumatera," imbuh Sudin.

Untuk itu, Sudin mengingatkan Siti agar memastikan tidak adanya lagi perizinan penebangan hutan bakau di Indonesia.

Sudin mengaku akan menuntut Kementerian LHK jika masih ditemukan laporan penebangan hutan bakau di wilayah Indonesia.

"Kalau sampai ada saya temukan dan izinnya berlaku. Saya akan menuntut Kementerian LHK," ujar dia.