Mantan Dirut Perum Perindo dan 5 Tersangka Kasus Korupsi Perindo Segera Disidangkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah melakukan serah terima 6 berkas perkara dan tersangka atau tahap II dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) tahun 2016-2019 pada Rabu (16/2/2022).

Sebanyak 6 tersangka, termasuk mantan Direktur Utama Perum Perindo, segera disidangkan.

“Telah melakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap II atas 6 berkas perkara tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Rabu malam.

Keenam tersangka itu yakni Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Periode 2016 sampai dengan 201, Sahrial Japarin (SJ).

Kemudian, Direktur Utama PT Global Prima Santosa, Riyanto Utomo (RU); dan karyawan BUMN/mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan Perum Perindo, Wenny Prihatini (WP).

Lalu, Direktur PT Kemilau Bintang Timur, Lalam Sarlam (LS); Direktur PT Prima Pangan Madani, Nabil M Basyuni (NMB), dan pihak swasta berinisial IG.

“Tim Jaksa Penuntut Umum segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan keenam berkas perkara tersebut diatas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” imbuh Leonard.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun tersangka Sahrial Japarin, Lalam Sarlam, dan Nabil M Basyuni ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari sejak 16 Februari hingga 7 Maret 2022.

Sementara tersangka Wenny Prihatini, Riyanto Utomo, dan inisial IG ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dalam periode waktu yang sama.

Dalam kasus ini, tim penyidik menduga adanya penyimpangan dalam metode penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan Perum Perindo yang menyebabkan verifikasi syarat pencairan dana bisnis yang tidak benar serta menimbulkan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan oleh mitra bisnis perdagangan ikan Perum Perindo.

Menurut penyidik, transaksi-transaksi fiktif itu menjadi tunggakan pembayaran mitra bisnis perdagangan ikan kepada Perum Perindo kurang lebih sebesar Rp 176 miliar.

Adapun duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi ini yaitu bermula pada 2017 saat Direktur Utama PT Perindo yang dijabat oleh SJ menerbitkan MTN untuk meningkatkan pendapat perusahaan.

Perum Perindo pun mendapatkan dana Rp 200 miliar yang terdiri dari Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 (Seri A) dan Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 (Seri B).

Tujuan MTN itu untuk pembiayaan di bidang perikanan tangkap. Namun, faktanya penggunaan dana MTN Seri A dan Seri B tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana prospek atau tujuan penerbitan MTN Seri A dan Seri B.

MTN Seri A dan Seri B itu sebagian besar digunakan untuk bisnis perdagangan ikan yang dikelola oleh Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Business Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang dipimpin oleh WP.

Kemudian, pada Desember 2017, Direktur Utama Perindo diganti dan dijabat RS. Dalam menjalankan bisnis perdagangan ikan itu, penunjukkan mitra bisnis yang dilakukan Perindo melalui Divisi P3/SBU FTP tidak melakukan analisis usaha, rencana keuangan, dan proyeksi pengembangan usaha.

Selain itu, dalam melaksanakan bisnis perdagangan ikan tersebut beberapa pihak tidak dibuatkan perjanjian kerja sama, tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan, dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis Perum Perindo.