Salin Artikel

Profil Anggota Bawaslu Terpilih: Puadi, Guru yang Banting Setir Jadi Pengawas Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR telah menetapkan 5 calon anggota terpilih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2022-2027, pada Kamis (17/2/2022) pukul 01.00 dini hari.

Penetapan tersebut diambil setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), yang dilanjutkan dengan rapat internal pimpinan Komisi II.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, berdasarkan musyawarah, maka pihaknya memutuskan 5 calon anggota Bawaslu terpilih.

Sedangkan, nomor urut 6-10 dijadikan sebagai cadangan.

Di antara nama-nama yang terpilih tersebut ada Puadi yang selama ini dikenal sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Puadi lahir di Bekasi, 4 Januari 1974. Sebelum terjun di bidang kepemiluan dirinya merupakan seorang guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Puadi tercatat pernah mengajar di SMA Negeri 28, SMA Negeri 24, SMA Negeri 30 dan SMA Negeri 37.

Adapun karirnya di bidang kepemiluan dimulai pria yang juga hobi bermain musik ini saat menjadi Panwaslu Kota Jakarta Barat periode 2012-2014.

Kemudian dia bergabung dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022.

Selama berkarya di bidang kepemiluan Puadi pernah mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pemilu 2019.

Puadi merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 1998.

Pendidikan magister dia tempuh di Universitas Trilogi program Magister Manajemen lulus tahun 2013.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan DPR, Puadi menyatakan misinya di Bawaslu adalah menjadikan pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal.

"Penting sekali ini dan komunitas di daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan pencegahan," katanya sebagaimana dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Kamis (17/2/2022).

Menurutnya, penting menjalin komunikasi dengan komunitas di daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam melakukan pencegahan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/09214161/profil-anggota-bawaslu-terpilih-puadi-guru-yang-banting-setir-jadi-pengawas

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke