Salin Artikel

KSP: Pendekatan ke Warga Wadas Harus Santun, Persuasif, dan Kedepankan Budaya

Hal itu menurutnya sejalan dengan yang kerap diarahkan Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan.

"Proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (11/2/2022).

"Pendekatan demikian lah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” lanjutnya.

Pada Jumat, Jaleswari mengikuti rapat koordinasi membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas bersama Menko Polhukam Mahfud MD.

Adapun dalam rapat koordinasi tersebut beberapa hal didiskusikan.

Mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.

Jaleswari pun menjelaskan, pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mengenai proses pembangunan Waduk Bener.

Komnas HAM juga dipersilakan mendalami ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.

Dia pun menegaskan, proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran.

Untuk itu, Komnas HAM nantinya dipersilahkan menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, melanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra.

Dia berjanji nantinya akan melibatkan atau meminta Komnas HAM untuk menjadi fasilitator.

“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” ungkap Mahfud.

Seperti diketahui, media sosial baru-baru ini sempat diramikan dengan tagar #WadasMelawan dan #SaveWadas.

Kata Wadas juga sempat menempati puncak trending di Twitter dengan ratusan ribu pembicaraan.

Hal ini berkaitan dengan kehadiran ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap untuk mendampingi Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecematan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Pada Jumat, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi telah menarik 250 personel yang diterjunkan untuk mengawal proses pengukuran lahan di Desa Wadas.

Ia memastikan tugas aparat kepolisian yang sebelumnya datang dengan senjata lengkap itu sudah selesai.

Saat ini, kata dia proses pengukuran lahan telah selesai dan kondisi di Desa Wadas telah kondusif.

"Pengukuran sudah selesai, masyarakat sudah normal kembali, satgas kita sudah kita tarik," kata Luthfi di Mapolda Jawa Tengah.

Luthfi menyebut sejumlah personel yang masih bertugas di Desa Wadas hanya melakukan pengamatan dan kegiatan sosial.

"Hanya ada beberapa anggota untuk melakukan pengamatan dan bakti sosial kepada masyarakat biar rukun kembali," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/18384541/ksp-pendekatan-ke-warga-wadas-harus-santun-persuasif-dan-kedepankan-budaya

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke